Disintegrasi Timor Timur dan Kemerdekaan Timor Leste
Disintegrasi Timor Timur dan Kemerdekaan Timor Leste – Penaklukan Timor Timur oleh Indonesia pada 1975-1976 ternyata telah menimbulkan masalah yang berkelanjutan dikemudian hari. Penyatuan rakyat Timor Timur, yang memiliki sejarah yang berbeda ke dalam bangsa Indonesia menimbulkan masalah budaya yang sangat sulit. Pengembangan wilayahnya menimbulkan masalah di sektor ekonomi dan administrasi. Selain itu, ketidaksenangan rakyat Timor Timur dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan masalah politik dan keamanan. Di dalam artikel ini akan dijelaskan tentang disintegrasi Timor Timur dari Indonesia yang membawa kemerdekaan bagi Timor Timur dan berdirinya negara Timor Leste pada tahun 1999.
Di Bawah Pemerintahan Orde Baru
Setelah bergabungnya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pada 1976, “pembersihan” masih tetap dilakukan oleh tentara Indonesia ke dalam wilayah Timor Timur. Hingga awal April 1977 tentara Indonesia menghadapi jalan buntu. Selain karena tidak ada kemajuan dalam daerah kekuasaan yang dapat dikontrol, operasi ini juga telah menyita perhatian internasional yang bersifat merugikan. Pada akhir tahun 1977, pemerintah Indonesia mengirimkan 10.000 tentara untuk sebuah misi yang dinamakan “solusi akhir”. Misi ini melibatkan pengeboman desa-desa dengan bom yang dijatuhkan dari pesawat.
Perlawanan yang dilakukan oleh Fretilin menjadi tidak begitu sengit dan tidak begitu berarti lagi, namun tetap merupakan masalah bagi kemiliteran. Sejak dimulainya penaklukan pada tahun 1975-1977, amnesti internasional dan organisasi hak asasi manusia lainnya telah mengutuk kebrutalan yang dilakukan Indonesia atas Timor Timur, tetapi Indonesia menolak tunduk pada kritik yang dilontarkan oleh hak asasi internasional semacam itu dan berusaha keras mencegah penyelidikan yang dilakukan oleh luar negeri.
Pemerintah Orde Baru pada tahun 1976 dapat dikatakan berada dalam posisi yang stabil. Pemerintah bergantuh pada sentralisasi kekuasaan yang sangat kokoh di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dan pengikut setianya. Kebebasan berpolitik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelarangan penerbitan, atau dengan ancaman tindakan lainnya. Itulah yang menyebabkan kasus Timor Timur seolah “lenyap” pada masa pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan sentralisasi kekuasaan itu harus jatuh pada tahun 1998 setelah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut ketidakpuasan dan ketidakpercayaan bagi pemerintahan Soeharto dan Orde Baru-nya. Setelah lengsernya Soeharto sebagai presiden Indonesia, pada bulan Juli 1998, Indonesia harus dihadapi dengan demonstrasi yang dilakukan oleh para demonstran Irian yang mengibarkan bendera Operasi Papua Merdeka (OPM) di Biak, yang segera ditindak oleh ABRI. Demonstrasi itu memantik beberapa wilayah di Indonesia yang berusaha melepaskan diri dari Indonesia, tidak terkecuali Timor Timur.
Era Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie
Semenjak kepemimpinan Presiden B. J. Habibie, presiden telah membebaskan beberapa tahanan politik Timor Timur dan menjanjikan status istimewa yang belum ditentukan bagi daerah itu. Ramos Horta dan yang lainnya menolak tawaran tersebut, karena menerima tawaran itu sama dengan menerima keabsahan pendudukan Indonesia atas wilayah Timor Timur. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas mengatakan bahwa perjanjian yang diperuntukkan bagi Timor Timur itu akan berbeda dengan perjanjian yang berlaku bagi Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta, hanya saja statusnya masih berada dalam konteks negara kesatuan – bukan federal – Republik Indonesia.
Demonstrasi Menuntut Disintegrasi Timor-Timur Dengan Indonesia
Uskup Belo melakukan pertemuan ramah-tamah dengan Habibie di Jakarta pada Juni 1998. Setelah pertemuan itu, Uskup Belo memuji Habibie sebgai seorang yang humanis, ramah, penuh simpati dan terbuka. Jelas, konteks politik yang terjadi di Jakarta telah membawa perubahan bagi Timor Timur. Para duta besar dari Uni Eropa mulai mengunjungi Timor Timur. Di luar hotel mereka, ribuan demonstran berunjuk rasa menuntut referendum yang menawarkan opsi merdeka. Kekuatan politik setempat, mempertagas sejak awal bahwa Timor Timur tampaknya tidak merasa puas dengan status khusus dalam Indonesia. Memang terdapat orang Timor Timur yang mendukung dipertahankannya integrase dengan Indonesia. Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB bagi Timor Timur menyaksikan demonstrasi para aktivis yang membawan bendera Fretilin ketika ia mengunjungi Dili pada Desember 1998.
Januari 1999, Ali Alatas mengumumkan bahwa jika tawaran otonomi bagi Timor Timur tidak bisa diterima, provinsi itu akan diberikan kemerdekaan. Habibie sendiri mengatakan sebelum tanggal 1 Januari 2000 ia tidak mau lagi diganggu dengan isu Timor Timur. Sehingga dengan jelaslah bahwa masa depan Timor Timur akan ditentukan di Timor Timur sendiri, bukan di Jakarta. Xanana Gusmao segera dipindahkan dari penjara ke rumah tahanan khusus di Jakarta. Pemerintah menyatakan bahwa Xanana akan dibebaskan jika permasalahn Timor Timur sudah terselesaikan. Namun, beberapa kalangan Timor Timur khawatir Jakarta akan mencampakkan Timor Timur begitu saja tanpa memberikan persiapan memadai untuk memerintah sendiri, seperti apa yang telah dilakukan Portugal kepada mereka.
Kebijakan Habibie terhadap Timor Timur tidak begitu mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan politik di Indonesia. Sebuah referendum yang menawarkan kepada penduduk Timor Timur pilihan antara otonomi dalam Indonesia atau kemerdekaan dipastikan dengan suatu perjanjian antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sekretaris Jenderal PBB, dan Menteri Luar Negeri Portugal di New York pada Mei 1999.
Menuju Kemerdekaan Timor Timur
Referendum bagi Timor Timur dijadwalkan pada Agustus 1999. Untuk mempersiapkan hal itu, ABRI sejak awal tahun 1999 mulai memfasilitasi serangan-serangan kelompok pro-Indonesia terhadap aktivis pro-kemerdekaan seiring dengan meningkatnya suhu politik. Meskipun laporan ini bersifat kontradiktif, nyatanya puluhan aktivis pro-kemerdekaan dibunuh pada bulan-bulan awal tahun 1999. Dari Jakarta, Xanana Gusmao menyatakan tentang perlunya lagi memulai perjuangan bersenjata. Pendaftaran partisipan referendum Timor Timur dimulai pada Juli 1999 dalam suasana kekerasan milisi.
ABRI mendatangkan pasukan bantuan dan meramalkan akan ada perang saudara terlepas dari pihak mana yang menang dalam referendum itu. Militer mungkin saja tela memiliki rencana agar perang saudara itu memang terjadi. Referendum Timor Timur terjadi pada 30 Agustus 1999 secara hampir penuh dengan damai dan tenang. Fakta bahwa milisi pro-Indonesia tidak mengganggu proses pemungutan suara menandakan bahwa mereka dan mentor ABRI mereka mengharapkan, walaupun bukan kemenangan, setidaknya hasil referendum itu begitu ketat sehingga MPR tidak bisa menjadikannya dasar pemberian kemerdekaan. Kalau benar itu yang diharapkan, dugaan itu salah. Jumlah suara terhitung 446.953 yang merupakan 98,5 % total calon pemilih terdaftar. Dari 438.968 suara sah, 78,5 % mendukung kemerdekaan dan sebanyak 21,5 % mendukung otonomi.
Sebelum hasil referendum diumumkan, aksi terror dilancarkan oleh kaum milisi pro-Indonesia yang menurut beberapa laporan internasional di bantu oleh prajurit ABRI berpakaian preman. Orang-orang pro-kemerdekaan dibunuh, dengan target utama adalah pendeta dan biarawati. Rumah, perusahaan swasta, bangunan umum, gereja dan banyak bangunan lainnya dihancurkan. Kebanyakan dari total 800.000 penduduk Timor Timur mengungsi dan sekitar seperempat diantaranya pergi menyebrangi perbatasan Timor Barat. Pada 7 September 1999 Xanana Gusmao dibebaskan.
Pada 12 September 1999, Habibie tunduk kepada amarah internasional yang memuncak dan setuju untuk memberi izin masuk bagi pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur. Tahap pertama adalah kedatangan 2500 pasukan Australia, yang disusul oleh Selandia Baru, Inggris, Thailand, Singapura, dan Filipina. Sedangkan pasukan keamanan lainnya menyusul kemudian. Sedangkan ABRI dan pasukan milisi sudah mulai mundur dari wilayah Timor Timur, yang kemudian dimulailah masa transisi di bawah PBB menuju kemerdekaan Timor Timur. Pada tahun 2002, Xanana Gusmao dipilih menjadi presiden oleh rakyat Timor Timur dan Republik Demokratik Timor Leste/Lorosae mencapai kemerdekaan penuh.
Daftar Bacaan
- Nevins, Joseph. 2005. A-not-so Distant Horror : Mass Violence in East Timor. Cornell: Cornel University Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.
- van Klinken, Gerry. 2005. “Indonesian Casualities in East Timor, 1975-1999: Analysis of an official list.” Indonesia: 80 Oct. 2005: 109-122. Cornell: Cornell University Press.
