Gabungan Politik Indonesia atau yang disebut dengan GAPI muncul atas kegagalan-kegagalan tindakan kooperatif yang dilakukan setelah pemberlakuan kebijakan represif Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.
Latar Belakang Didirikannya Gabungan Politik Indonesia
Pada Tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo Kartohadikusumo ketua Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) dan kawan-kawannya di Volksraad mengajukan tuntutan yang kemudian dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi Petisi Sutarjo ini antara lain, bahwa Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda akan mengadakan sidang permusyawaratan untuk menentukan jangka waktu 10 tahun yang akan datang, Indonesia sudah diberi hak untuk berdiri sendiri.
Akan tetapi, tidak seluruh partai politik menyetujui usul Petisi Sutarjo itu karena dianggap langkah mundur dari perjuangan semula. Setelah di perdebatkan, Petisi Sutarjo ini diterima oleh Volksraad. Akan tetapi, pada tahun 1938 Petisi Sutarjo ini ditolak oleh pemerintah Kerajaan Belanda setelah Perlemen di negeri Belanda menolaknya. Alasannya, Indonesia belum mampu untuk berdiri sendiri.
Suatu gagasan untuk membina kerja sama di antara partai politik dalam bentuk federasai timbul kembali pada tahun 1939. Menurut Mohammad Husni Thamrin, pendiri federasi itu, Pembentukan federasi pada mulanya diusulkan oleh PSII pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai Politik Indonesia (Bapepi). Oleh karena pembentukannya kurang lancar, Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional.
Sebagai alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut adalah;
- Kegagalan dari Petisi Sutarjo;
- Adanya masalah internasinal dengan munculnya Fasisme khususnya di Jerman;
- Sikap dari pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan rakyat Indonesia.
Ketiga hal tersebut menjadi tantangan bagi pemimpin–pemimpin Indonesia karena makin meningkatnya situasi internasional akibat pengaruh fasisme, oleh karena itu, pers Indonesia menyerukan agar kekalahan dalam forum Volksraad (Petisi Sutarjo) dianggap sebagai cambuk untuk menuntut dan menyusun barisan kembali dalam suatu wadah persatuan berupa konsentrasi nasional.
Menghadapi tindakan Belanda yang menolak Petisi Sutarjo, tokoh-tokoh partai di Indonesia sepakat untuk menggabungkan diri dalam perjuangan. Hal ini didasari rasa persatuan dan kesatuan untuk menggalang kekuatan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan. Mereka membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Anggotanya adalah Parindra, Gerindo, PSII, dan partai lainnnya. Semetara itu, ketuanya adalah Abikusno Cokrosuyoso dibantu oleh M. Husni Thamrin, Amir Syarifuddin, dan lain-lain.
Didalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada :
- Hak untuk menentukan diri sendiri;
- Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial;
- Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.
Pergerakan GAPI dan Perkembangan GAPI
Didalam konferensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan “Indonesia berpalemen”. Tidak menuntut kemerdekaan penuh tapi suatu parlemen yang berdasarkan kepada sendi-sendi demokrasi.
GAPI menghendaki agar indonesia mempunyai parleman. Parlemen ini terdiri atas wakil-wakil Belanda dan Indonesia atas dasar kedudukan yang sama untuk menentukan politik Indonesia. Berbeda dengan Volksraad, keputusan parlemen diharapkan mengikat pemerintah untuk melaksanakannya.
Menilai situasi akibat meletusnya Perang Dunia II, yaitu atas penyerbuan Jerman terhadap Polandia, pada tanggal 20 September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernnyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat-rakyat Indonesia dengan negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme di mana kerja sama baru akan berhasil apabila kepada rakyat indonesia di berikan hak–hak baru dalam urusan pemerintahan.
GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncak pada tanggal 12 Desember 1939 dimana kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI. Meskipun demikian ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan GAPI ini, seperti penyadar, PNI-Baru dan Perkumpulan Kristen Indonesia.
Pada bulan Desember GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia yang selain dijunjung oleh partai-partain politik juga di junjung oleh serikat-serikat sekerja dan badan-badan sosial. Yang dibicarakan ialah Indonesia berparlemen, artinya supaya kepada bangsa Indonesia pemerintah Belanda diberi Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kedudukan Seperti Parlemen. Keputusan penting lain dari kongres ialah penetapan Bendera Merah putih dan lagu Indonesai Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesaia, serta peningkatan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehiduapn bermasyarakat.
Kemudian di bentuklah Komite Parlemen Indonesia dengan maksud untuk lebih meningkatkan aksi-aksi GAPI, panitia-paniitia di daerah dianjurkan mengadakan kursus-kursus dan rapat-rapat tertutup untuk meyakinkan rakyat akan kewajiban bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa.
Respon Pemerintahan Kolonial Belanda
Tuntutan dari GAPI mendapat respon dari pemerintah Belanda yang sempat di bicarakan dalam Tweede Kamer, yaitu pembahasan anggaran belanja Hindia, pada 26 Februari sampai 6 Maret 1940 dan hanya mendapat dukungan dari Social Demokratische Arbeiders Partij (SDAP) sedangkan partai-partai lain menolaknya. Pers di Belanda juga pada umumya menolak dengan alasan belum waktunya. Akan tetapi, partai-partai dan pers tersebut juga berpendapat bahwa perlu di adakannya perubahan-perubahan di dalam pemerintahan di Indonesia mengingat situasi internasional yang semakin gawat.
Pada 10 Mei 1940, Hitler menyerbu negeri Belanda dan pemerintah Belanda lari ke pengasingan di London. Wajarlah apabila negara tersebut tidak mau mengubah status Indonesia di saat perang sedang berlangsung. Pada hari yang sama di Indonesia diberlakukan undang-undang darurat perang dan segala rapat politik umum di larang.
Pemimpin-pemimpin Indonesia di dalam Volksraad masih terus berharap akan memperoleh beberapa konsesi dari Belanda, tetapi tetap mengalami kekecewaan. Mereka hanya mendapat jawaban-jawaban yang samar-samar dari Gubernur Jenderal Van Starkenborgh bahwa mungkin akan dilakukan beberapa perubahan setelah peperangan berakhir. Dia sebetulnya dapat memperkirakan seberapa besar perubahan-perubahan yang kelak akan terjadi.
Pada bulan Agustus 1940, ketika negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting (nood staatsrecht).
Isi resolusi yaitu mengganti dengan parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, merubah fungsi kepala-kepala departemen (departemenshoofden) menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina dan kabinet Belanda di London.
Untuk menghadapi tuntutan itu, atas persetujan pemerintah pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah Commisie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervorminogen atau komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi ini kemudian di kenal dengan nama Komisi Visman, karena diketuai oleh Dr. F. H. Visman.
Kemunduran GAPI
Pembentukan Komisi Visman ini tidak begitu disetujui oleh GAPI. Ketidak setujuan ini berdasarkan pengalaman komisi sejenis yang pada tahun 1918 tidak menghasilakan apa-apa bagi perbaikan rakyat Indonesia. Untuk menghindari ketidaksatuan pendapat dalam menghadapi komisi Visman, GAPI mengumumkan bahwa anggota-anggota GAPI tidak dibenarkan memberikan pendapat secara sendiri-sendiri.
Kemudian GAPI mengambil sikap lunak setelah mendapat undangan resmi dari Komisi Visman, sementara itu beberapa anggota Volksraad mengajukan mosi yang sifatnya lebih ringan, yaitu mengadakan kerjasama antara pemimpin Indonesia dan Belanda. Untuk lebih memperjelas tuntutan, dibentuklah suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegraan Indonesia yang diinginkan. Hasil panitia ini disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dengan Komisi Visman pada 14 Februari 1914 di gedung Raad van Indie, Jakarta.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan hal-hal baru, pertemuan itu banyak dibicarakan oleh kalangan pergerakan sehingga ada yang menganggap usaha GAPI tidak radikal lagi. Harapan kemudian ditumpukan kepada menteri Jajahan Welter dan van Kleffens yang akan berkunjung melihat keadaan di Indonesia pada bulan April 1941.
Ternyata kunjungan itu hanya menambah kekecewaan bagi kalangna pergerakan karena Welter tidak memberikan langkah-langkah baru ke arah perubahan ketatanegaraan. Harapan itu bertambah sirna ketika Ratu Wihelmina di London dan pidato Gubernur Jenderal di Volksraad mengenai adannya hari depan di Indonesia.
Oleh karena situasi politik makin gawat akibat bayangan Perang Dunia II, pemerintah kolonial memperketat izin mengadakan rapat-rapat. Kemudian kepada rakyat Indonesia disodorkan peraturan wajib bela negara (inheemse milite)
Daftar Bacaan
- Kartodirjo, Sartono. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru II: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M. C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200- 2004. Jakarta: Serambi.
