Kemaritiman Kerajaan Aceh – Kerajaan Aceh yang secara resmi mulai berdiri pada tahun 1520 telah berhasil mempersatukan negara-negara pelabuhan yang terletak di pantai barat Sumatra seperti Pelabuhan Barus, Daya, Lamuri, Pidie dan yang terakhir adalah Pasai. Kerajaan Aceh pun juga telah berhasil mengakhiri intervensi yang dilakukan oleh Portugis di pantai utara Sumatra. Dengan keberhasilan itu, maka Kerajaan Aceh berhasil mendominasi aktivitas perdagangan dan kemaritiman di daerah pantai utara Sumatra. Di bawah ini akan dijelaskan tentang kemaritiman Kerajaan Aceh.
Bukti Kemaritiman Kerajaan Aceh
Selama masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar (1539-1571) perdagangan yang terjadi di semua pelabuhan-pelabuhan yang berhasil ditaklukan oleh Kerajaan Aceh sebelumnya, kini berpusat di Banda Aceh yang mulai menjadi pelabuhan utama di daerah Selat Malaka. Dari pelabuhan itulah rempah-rempah dari Asia Tenggara diekspor ke daerah Timur Tengah dan kawasan Laut Tengah.
Aktivitas Perdagangan
Perdagangan lada yang sebelumnya melewati Laut Merah, Kairo dan Laut Tengah ke dunia Barat, kini secara berangsur mulai melalui Tanjung Harapan. Perubahan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi Portugis, namun di sisi lain sangat merugikan bagi Venesia. Para pedagang muslim yang berdagang antara Malabar dan Aden pun telah digantikan oleh para pedagang Portugis. Mereka (para pedagang muslim) cenderung mencari komoditas terutama lada yang ada di Sumatra.
Komoditas lada adalah komoditas mahal yang sangat dicari oleh para pedagang perantara yang sebagian besar beragama Islam. Sebelum Malaka dikuasai oleh Portugis, para pedagang ini sangat betah berada di Malaka. Akan tetapi, setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, mereka enggan untuk datang ke Malaka dan memilih untuk berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatra, terutama Banda Aceh.
Memasuki tahun 1560, perdagangan maritim mulai meningkat dengan pesat, khususnya perdagangan lada. Perkebunan-perkebunan lada yang baru dan kaya mulai dibuka di daerah seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapuri yang terletak di pantai barat Sumatra. Kegiatan perkebunan ini berada di bawah kendali Kerajaan Aceh. Selain para pedagang yang berasal dari Gujarat dan Arab, para pedagang muslim yang berasal dari Jepara dan Banda pun juga meramaikan pelabuhan-pelabuhan di Sumatra untuk menekan monopoli Portugis terhadap rempah-rempah. Sebagian rempah-rempah dari saudagar-saudagar muslim ini diangkut ke Barat melalui Pelabuhan Aceh.
Komoditas lada dan sutera memang terkenal cukup mahal sejak abad ke-14. Suteta sendiri banyak dihasilkan oleh petani-petani disekitar wilayah Kerajaan Aceh dan kemudian menjadi barang yang sangat digemari di seluruh Sumatra. Para pedagang yang datang dari Pantai Koromandel mengangkut sisa sutera ini yang masih mentah, tidak putih seperti yang dari Cina, tidak sehalus dan sebaik pula pengolahannya. Sutera Aceh berwarna kuning dan keras. Meski demikian, sutera Aceh dapat dijadikan kain taf yang cukup bagus.
Upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh untuk merebut kembali Malaka dari Portugis terjadi antara tahun 1529-1587. Upaya terbesar Kerajaan Aceh terlihat pada tahun 1558. Armada Kerajaan Aceh yang melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka berkekuatan 300 kapal perang, dengan 15000 pelaut dan 400 tentara artileri yang berasal dari Turki. Penyerangan ini berhasil menduduki ibukota Malaka selama satu bulan. Namun, keberhasilan itu tidak bertahan lama.
Pada tahun 1570-1575, Kerajaan Aceh mendapat tiga kali serangan dari Jepara dan juga mendapatkan pemberontakan dari negeri-negeri bawahannya. Oleh sebab itu, Sultan Aceh, Alauddin Riayat Syah dengan terpaksa berdamai dengan Portugis. Dominasi Kerajaan Aceh dalam perdagangan maritim di Selat Malaka mulai mengalami kemunduran dan baru mulai bangkit kembali ketika Kerajaan Aceh berada di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).
Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Kerajaan Aceh menuju puncak kejayaannya. Pelabuhan Banda Aceh pada saat itu berhasil menjadi satu-satunya pelabuhan di Kepulauan Indonesia yang tidak pernah berada di bawah pengaruh bangsa Barat. Mulai memasuki abad ke-17, Sultan Aceh merupakan raja Pulau Sumatra yang sangat kuat dan tidak ada yang mampu menandinginya. Kekuataan itu diperoleh dengan keberhasilan Kerajaan Aceh menguasai pantai-pantai di Sumatra. Di timur Sumatra, Pelabuhan Pedir, Pacem, Deli dan Aru berhasil dikuasainya. Sedangkan di bagian barat terdapat pelabuhan Daya, Labo, Cinquel, Barus, Bataham, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Pandan. Serta ditambah dengan negara-negara bawahan yang terletak di Semenanjung Melayu seperti Johor, Kedah, Pahang dan Perak.
Pengelolaan Pelabuhan
Pada permulaan abad ke-17 hasil ekspor Aceh diambil dari Indrapura. Karena Pelabuhan Indrapura tidak begitu baik, ekspor itu kemudian dilakukan dari Silebar yang terletak di sebelah selatan Indrapura atau dari Tiku dan Pariaman di utara. Untuk dapat mengontrol rute perdagangan dengan baik, Sultan Iskandar Muda mengirimkan panglima-panglimanya ke daerah penghasil bahan ekspor itu dan ke pelabuhan-pelabuhan dari mana bahan ekspor itu dikirimkan.
Beberapa pelabuhan yang dijadikan sebagai tempat ekspor dikirmkan antara lain Tiku, Pariaman, Salida, dan Indrapura. Panglima-panglima ini adalah orang Aceh sendiri. Penjagaan dilakukan dengan sangat ketat dan dapat memperoleh keuntungan yang cukup lumayan. 15 % diantara emas dan lada itu dikirimkan ke Aceh, dan sisanya dijual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda.
Panglima-panglima itu diangkat selama tiga tahun. Mereka juga berhak untuk mendapat upeti dari daerah setempat dan oleh sebab itu mereka sangat setia kepada sultan. Karena keuntungan-keuntungan inilah kemudian timbul persaingan yang terjadi antara para panglima yang ditunjuk oleh Sultan Iskandar Muda.
Luasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh sangat mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh sultan Aceh. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh sultan Aceh antara lain:
- Diberlakukannya monopoli perdagangan lada. Monopoli perdagangan lada ini dengan cara merusak perkebunan-perkebunan lada yang terdapat di Kedah dan sebaliknya para petani yang berada di daerah Tiku dan Pasaman wajib menanam lada dan menjualnya di pasar Aceh. Sultan Aceh mendapatkan hak istimewa, sebagai satu-satunya pihak yang punya hak menjual lada kepada saudagar asing karena dia dapat menetapkan harga sesuka hatinya.
- Kebutuhan akan tenaga kerja di lahan pertanian menyebabkan sultan perlu menambah penduduk kotanya. Hal ini selain dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat Kerajaan Aceh, juga dapat menambah logistik bagi militer Kerajaan Aceh.
Berdasarkan keterangan Augustin de Beaulieu yang memimpin tiga kapal Prancis dalam pelayaran ke Hindia tiba di Sumatra pada tahun 1620 menyebutkan bahwa penduduk setempat adalah pengrajin yang cukup terampil, khususnya dalam membuat kapal. Selain itu, terdapat padai besi yang juga terampil dalam membuat segala jenis barang dari besi, termasuk senjata seperti pisau, keris, ujung tombak dan senjata-senjata lainnya. Sangat sulit menemui barang-barang berkualitas seperti itu dengan kualitas yang lebih baik di tempat lain. Raja sendiri memiliki 300 orang pandai besi di istananya dan juga bermacam-macam tukang-tukang lainnya.
Untuk mengamankan perdagangan maritim dan wilayah kekuasaannya, Kerajaan Aceh mengoperasikan sebanyak 100 kapal perang. Sebagian ditempatkan di Banda Aceh, dan lainnya berada di Pelabuhan Daya dan pedir. Sepertiga dari kapal-kapal itu berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal-kapal yang datang dari Eropa. Augustin de Beaulieu mengatakan bahwa salah satu lunas kapal yang pernah dilihatnya memiliki medium sekitar 120 kaki atau 36,6 m.
Kapal-kapal itu sangat bagus, tetapi terlalu berat, lebar, dan tinggi. Tali-temalinya terlalu kecil dan lemah untuk menyokong kapal sebesar itu. Dayung-dayungnya yang tidak panjang dan cukup berat, berupa tongkat dengan potongan papan yang ditempelkan pada ujungnya. Setiap dayung digerakkan oleh dua orang. Layar kapalnya berbentuk persegi, di bagian samping kapal setebal 6 inci atau sekitar 15,25 cm. Orang Aceh biasanya memiliki meriam yang bagus. Busur bersilang yang mereka miliki berukuran tidak kurang dari satu meriam karena mampu menembakkan bola peluru seberat 40 pon.
Terdapat beberapa meriam jenis falcon yang ditempatkan di bagian haluan dan buritan kapal. Dalam satu kapal biasanya terdapat 600-800 pasukan, untuk kapal yang terbesar. Awak kapalnya adalah orang-orang-orang miskin yang mampu mendayung dengan baik. Ketika berperang, raja tidak pernah mengeluarkan biaya apa pun, karena semua abdinya diwajibkan berperang dan membawa perbekalan sendiri, kecuali perang tersebut terjadi lebih dari tiga bulan. Jika perang terjadi lebih dari tiga bulan, raja pun hanya mempersiapkan besi, bubuk mesiu dan beras sebagai perbekalan. Pemeliharaan kapal perang merupakan tanggung jawab dari orang-orang kaya dengan biayanya sendiri. Setiap orang kaya, raja menempatkan anak buah dan siap melaksanakan perintah mereka.
Kemajuan perdagangan Kerajaan Aceh dicapai karena hubungannya dengan bangsa lain. Hubungannya dengan Cina mulai dilakukan sejak abad ke-16. Sumber-sumber Cina pun juga memberikan keterangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Aceh. Pelabuhan-pelabuhan Aceh terutama Banda Aceh sangat menarik para pedagang karena mereka yang mendatanginya dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Seorang juru mudi kapal dari Inggris, John Davis yang ikut dalam pelayaran Cornelis de Houtman tiba di Aceh pada 1599 mengatakan banyak sekali saudagar yang berasal dari Cina.
Para saudagar dari Cina itu mempunyai perkampungan sendiri seperti orang Portugis, Gujarat, Arab, Benggala dan Pegu. Banyak sekali barang-barang dagang yang berasal dari Cina di Pelabuhan Aceh seperti tembakau, kertas, porselin, beras, teh, kipas yang mana barang-barang itu selanjutnya diekspor ke India.
Para pedagang dari Benggala datang dengan bandela-bandela kapas, kain, candu, dan guci besar berisi mentega yang terbuat dari susu kerbau. Mentega ini sangat diminati oleh orang-orang Aceh. Mereka mau membelinya dengan harga mahal. Raja Golkoda mengekspor banyak besi dan baja, kain putih maupun berwarna dan beberapa intan ke Kerajaan Aceh melalui Masulipatan. Sebaliknya, ia mengimpor kemenyan, kamper dari Barus, lada dari Pariaman dan Tiku, barang porselin atau barang-barang lain dari Cina dan juga sutera yang berlum diwarnai.
Sementara itu, orang-orang Malabar datang membawa ikan asin dan terasi. Dari sejumlah pedagang India, orang Gujarat-lah yang paling rajin. Inti barang impor orang Gujarat adalah bandela kapas dan kain tenun. Mereka seperti orang Cina yang memiliki toko terbanyak di Pelabuhan Banda Aceh.
Francois Martin yang ikut dalam pelayaran Micel Frotet dan Sieur de la Bardeliere yang berangkat dari Pelabuhan Breton pada Mei 1602 tiba di Aceh pada bulan Juli 1602 memberikan keteranga bahwa banyak kedai milik para pedagang berparkaian gaya Turki yang datang dari Nagapatinam, Gujarat, Tanjung Kanyakumari, Kalikut, Srilangka, Siam, Benggala dan beberapa tempat lainnya. Mereka rata-rata tinggal selama enam bulan di tempat yang telah ditetapkan. Barang-barang dagangan mereka terdiri dari kain katu yang sangat bagus dari Gujarat, serta sejumlah kain sutera dan kain-kain lain yang terbuat dari rumput dan benang katun, beberapa macam peralatan yang terbuat dari porselin, sejumlah besar obat-obatan, rempah-rempah dan batu mulia.
Selain saudagar India dan Cina, Aceh juga menjalin hubungan dengan para pedagang dari Jawa, Siam, Turki, Prancis, Inggris dan belanda. Hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa itu telah membuat jaringan perdagangan Kerajaan Aceh semakin meluas. Banda Aceh merupakan kota pelabuhan muslim disamping Johor, Ternate, Jepara, dan Gresik yang menentang Spanyol dan Portugis, dan menjalin persahabatan dengan Turki.
Daftar Bacaan
- Azra, Azyumardi. 1998. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Muljana, Slamet. 2007. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2011. Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
- Tjandrasasmita, Uka. 2010. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
