Kemaritiman Kerajaan Banten – Kerajaan Banten adalah kerajaan yang berhasil tumbuh sebagai salah satu kekuatan politik terbesar yang ada di Pulau Jawa sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Kerajaan Banten berhasil memanfaatkan posisinya yang strategis untuk menunjang perekonomian kerajaan. Terlebih daripada itu, perekonomian Kerajaan Banten pada gilirannya amat tergantung pada aktivitas kemaritiman dan perdagangan internasional. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang kemaritiman Kerajaan Banten.
Bukti Kemaritiman Kerajaan Banten
Setelah dikuasainya Malaka oleh Portugis, Pelabuhan Banten mulai memanfaatkan momentum ini untuk kebangkitannya dengan memanfaatkan Selat Sunda yang menjadi jalur alternatif bagi para pedagang muslim. Pelabuhan Banten mulai menunjukkan eksistensinya sebagai pelabuhan besar setelah berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1568. Sultan Hasanuddin mulai melakukan perluasan wilayah Kerajaan Banten setelah berhasil menguasai wilayah bekas Kerajaan Sunda. Dengan keberhasilan ini, Kerajaan Banten mulai menjadi kerajaan yang kaya dengan pelabuhannya yang dijadikan tempat penjualan lada.
Pengelolaan Pelabuhan
Pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Banten, Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Jayakarta (dahulu Sunda Kelapa) mulai disinggahi oleh para pedagang dari Indi dan Cina yang membawa tekstil, sutera dan porselin dalam jumlah yang besar. Sejak tahun 1596, Belanda dan Inggris menjadikan Pelabuhan Jayakarta sebagai pusat perdagangan mereka di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul kadir (1596-1624), Banten telah menjelma menjadi negara dengan pelabuhan yang sangat kaya dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1624-1682).
Pendapatan negara yang sangat besar diperoleh dari hasil perdagangan maritim. Memang, tidak mudah untuk membuktikan jumlah pajak dari hasil pertanian yang diperoleh dari Kerajaan Banten untuk dapat dibandingkan dengan penghasilan dari pajak pelabuhan, kegiatan ekspor-impor, uang timbangan, dan pajak-pajak pasar serta jasa penyebrangan. Pajak-pajak ekspor dan impor sangatlah bervariasi setiap pelabuhan yang ada di Asia Tenggara, hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi tawar para pedagang, tetapi biasanya pajak itu tidak lebih dari 10 persen, kecuali pelabuhan Burma yang memungut pajak antara 12-20 persen untuk barang-barang impor. Sementara itu, Pelabuhan Makassar pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669) tidak ada pajak perdagangan.
Penguasa Banten menetapkan monopoli perdagangan lada dengan melakukan penebangan tanaman lada di negerinya untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi produksinya. Hal ini didasari pada kegiatan ilegal kapal-kapal Belanda dan Inggris dalam memperoleh lada di Banten yang tentu saja perdagangan ilegal dapat membuat merosotnya perekonomian.
Pelabuhan Banten merupakan eksportir lada terbesar sepanjang pertengahan abad ke-17 yang menjadi saingan terberat Pelabuhan Batavia yang berada di bawah kendali VOC. Pelabuhan Banten berhasil menjadi pelabuhan besar meskipun dengan kondisi internal yang mulai terpecah-belah akibat penetrasi VOC. Memasuki tahun 1680 Kerajaan Banten secara terbuka menyatakan perang terhadap VOC di Batavia. VOC mendukung putera mahkota Kerajaan Banten (Sultan Haji) untuk merebut kekuasaan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan ayahnya sendiri. Pada Maret 1683 VOC berhasil membantu Sultan Haji merebut takhta Kerajaan Banten. Semenjak kejadian itu, kemerdekaan Kerajaan Banten menjadi terbatas dan monopoli lada di Jawa sepenuhnya berada di bawah kendali VOC.
Daftar Bacaan
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 2011. Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam. Jakarta: Balai Pustaka
- M.C. Ricklefs. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi
- Muljana, Slamet. 2005. Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS.
