Kerajaan Jambi

Kerajaan Jambi – Berdasarkan pada temuan-temuan arkeologis kemungkinan kehadiran agama Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai dengan abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu proses Islamisasi masih terbatas pada individu-individu tertentu. Proses Islamisasi besar-besaran di Jambi baru terjadi bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Islam Jambi sekitar tahun 1500 di bawah pemerintahan Orang Kayo Hitam yang juga meluaskan “Bangsa XII” dari “Bangsa IX”, anak Datuk Paduka Berhala. Di bawah ini akan dijelaskan tentang sejarah Kerajaan Islam di Jambi.

Proses Islamisasi Jambi

Daerah aliran Sungai Batang Hari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh para pedagang asing di Kota Jambi. Sejak abad ke-7 M, daerah aliran Sungai Batang Hari Jambi dilewati oleh pedagang dari Tiongkok menuju India dan Arab atau sebaliknya. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya kota pelabuhan Malaka sekitar abad ke-15 M.

Semakin terkenalnya Malaka sebagai pelabuhan dagang mengakibatkan berkurangnya para pedagang asing yang lewat dipantai timur Sumatera. Jalur perdagangan beralih ke pantai barat semenanjung, hal ini mengakibatkan Malaka menjadi kota pelabuhan terpenting di Nusantara bahkan Asia Tenggara.

Beralihnya jalur perdagangan ke Malaka tidak seutuhnya menghilangkan eksistensi Jambi sebagai kota pelabuhan dagang. Kekayaan hasil alam berupa lada, pinang dan lain-lainnya tetap menjadi komoditi utama di Jambi, sehingga masyarakat Jambi pun mengambil peranan dalam kegiatan perniagaan dunia pada abad ke-15.

Bukti sejarah untuk melihat adanya interaksi pedagang asing dengan masyarakat lokal Jambi adalah ditemukannya pecahan kaca berwarna gelap dan hijau muda di Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur), selain itu juga ditemukan pecahan kaca berwarna biru tua dan biru muda, hijau, kuning dan merah di Muara Jambi, serta ditemukan juga sejumlah permata di Muara Jambi, yang semuanya itu diperkirakan berasal dari Arab dan Persia (Iran) sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13 M. Bukti arkeologi ini juga diperkuat oleh berita Cina dalam kitab Pei-Hu-Lu tahun 875 M, menyebutkan nama Chan-Pei yang didatangi oleh para pedagang Po’sse (orang-orang Persia) untuk mengumpulkan barang dagangan berupa buah pinang (areca nuts).

Berdasarkan bukti sejarah tersebut mengindikasikan bahwa sejak abad ke-9 M telah ada kontak masyarakat Jambi dengan pedagang Islam dari Arab dan Persia. Namun perlu dijelaskan bahwa, jika proses islamisasi pada abad ke-9 M telah ada di Jambi, kemungkinan hanya sebatas perorangan. Sebab, proses islamisasi besar-besaran di Jambi bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar abad ke-15 M.

Islamisasi Jambi diawali dengan kedatangan Datuk Paduka Berhala pada abad ke-15. Berdasarkan Undang-Undang Jambi, asal-usul Datuk Paduka Berhala adalah orang yang berasal dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala (sekarang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau) yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Barus. Ahmad Barus mendapat gelar Datuk Paduka Berhala karena ia memusnahkan berhala-berhala yang dipuja oleh masyarakat Jambi yang ditempatkan di Pulau Berhala.

Datuk Paduka Berhala kemudian menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak (Putri Selaras Pinang Masak) yang sudah memeluk ajaran agama Islam. Putri Salaro Pinang Masak merupakan keturunan dari raja-raja Kerajaan Pagarruyung dan merupakan penguasa lokal Jambi. Setelah menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak, Ahmad Barus kemudian merubah namanya menjadi Ahmad Salim.

Raja-Raja Kerajaan Jambi

Di bawah ini adalah nama raja-raja Kerajaan Jambi:

1. Ahmad Salim/Ahmad Barus/ Datuk Paduka Berhala (1460-1480);
2. Orang Kayo Pingai (1480-1490);
3. Orang Kayo Pedataran (1490-1500);
4. Orang Kayo Hitam (1500-1515);
5. Panembahan Ilang di Aer/ Panembahan Rantau Kapas (1515-1540);
6. Panembahan Rengas Pandak (1540-1565);
7. Panembahan Bawah Sawo (1565-1590);
8. Panembahan Kota Baru (1590-1615);
9. Sultan Abdul Kahar (1615-1643);
10. Sultan Agung Abdul Jalil (1643-1665);
11. Sultan Abdul Muhyi gelar Sultan Sri Ingologo (1665- 1690);
12. Sultan Raja Kiai Gedeh (1690-1696);
13. Sultan Sri Maharaja Batu (1690-1721);
14. Sultan Muhammad Syah (1696-1740);
15. Sultan Istera Ingologo (1740-1770);
16. Sultan Ahmad Zainuddin (1770-1790);
17. Sultan Mas’ud Badaruddin (1790-1812);
18. Sultan Muhammad Mahiddin (1812-1833);
19. Sultan Muhammad Fachruddin (1833-1841);
20. Sultan Abdurrahman Nazaruddin (1841-1855); dan
21. Sultan Thaha Saifuddin (1855- 1904)
22. Latar Belakang
23. Ahmad Salim kemudian memerintah bersama istrinya dan mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Islam Jambi (Selanjutnya disebut Kerajaan Jambi). Dari pernikahan Ahmad Salim (Datuk Paduka Berhala) dengan Putri Salaro Pinang dianugerahkan tiga orang putera dan seorang puteri. Puterinya bernama Orang Kayo Gemuk, sedangkan ketiga puteranya yang kelak menjadi raja di Kerajaan Jambi antara lain Orang Kayo Pingai (1480-1490); Orang Kayo Pedataran (1490-1500) dan Orang Kayo Hitam (1500-1515).

Perkembangan Kerajaan Jambi

Penyebaran ajaran agama Islam di Jambi mencapai puncaknya ketika Orang Kayo Hitam berkuasa menggantikan Orang Kayo Pedataran pada tahun 1500. Orang Kayo Hitam yang beristri salah seorang putri dari saudara ibunya yang bernama Putri Panjang Rambut. Pada masa pemerintahan Orang Kayo Hitam, ia memberlakukan undang-undang yang didasari pada ajaran agama Islam. Undang-Undang pemerintahan itu disebut dengan Pucuk Undang Nan Delapan, hukum ini berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits.

Pada masa pemerintahan Orang Kayo Hitam, agama Islam telah menjadi identitas masyarakat melayu Jambi yang dikenal pepatah adat melayu Jambi:

“adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah”

Pada tahun 1515 Orang Kayo Hitam digantikan oleh keturunan-keturunannya. Pengganti Orang Kayo Hitam selanjutnya adalah Panembahan Ilang di Aer (1515-1540) yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas sehingga terkenal pula dengan Panembahan Rantau Kapas. Berturut-turut selanjutnya pemerintah setelah Panembahan Rantau Kapas adalah Panembahan Rengas Pandak (1540-1565); Panembahan Bawah Sawo (1565-1590); dan Panembahan Kota Baru (1590-1615).

Sistem Pemerintahan Kerajaan Jambi

Kerajaan Jambi dipimpin oleh raja dengan gelar Sultan, meskipun awalnya bergelar Panembahan yang menunjukkan besarnya pengaruh politik Jawa di wilayah Jambi terutama sejak Jambi menjadi vasal Kerajaan Majapahit abad ke-14. Pengaruh Jawa ini masih terasa hingga memasuki abad ke-17 ketika di Jawa telah berganti kekuasaan politik dengan eksisnya Kerajaan Mataram Islam. Namun, sejak abad ke-17 pula gelar raja yang sebelumnya menggunakan nama Panembahan menjadi sultan. Hal ini juga telah dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Sultan Jambi dipilih dari perwakilan empat keluarga bangsawan atau yang biasa disebut dengan suku, diantaranya; suku Kraton, suku Kedipan, Suku Perban dan Raja Empat Puluh. Selain memilih raja, keempat suku tersebut juga memilih Pangeran Ratu, yang melaksanakan jalannya pemerintahan sehari-hari (di Jawa seperti gelar Patih Hamangkubumi (Majapahit)). Pangeran Ratu inilah yang kemudian menjadi putera mahkota kerajaan. Di dalam menjalankan roda pemerintahan, Pangeran Ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang berasal dari keluarga-keluarga bangsawan. Sedangkan posisi Sultan Kerajaan Jambi berfungsi sebagai simbol pemersatu dan mewakili negara dalam hubungan dengan dunia luar.

Pemerintahan di pusat Kerajaan Jambi dipimpin oleh Sultan yang dibantu oleh Pangeran Ratu. Pangeran Ratu membawahi 12 menteri yang terbagi menjadi dua dewan menteri diantaranya terdiri dari enam menteri yang mengurusi persoalan dalam negeri dan enam menteri yang mengurusi persoalan luar negeri. Masing-masing dari enam menteri itu dipimpin oleh seorang ketua dan lima orang anggota. Dewan Menteri dalam negeri memilki fungsi sebagai lembaga legislatif.

Untuk Dewan Menteri Dalam Negeri dipimpin oleh Pangeran Ratu dengan anggotanya yang diberi gelar:

1. Pangeran Adipati;
2. Pangeran Suryo Notokusumo;
3. Pangeran Jayadiningrat;
4. Pangeran Aryo Jayakusumo:
5. Pangeran Notomenggolo atau Pangeran Werokusumo;

Kedatangan VOC Di Jambi

Setelah Panembahan Bawah Sawo meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1590-1615, dan kemudian diganti lagi oleh Pangeran Keda yang bergelar Sultan Abdul Kahar pada 1615. Sejak masa pemerintahan Kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Kahar itulah orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Hal terpenting pada pemerintahan Sultan Abdul Kahar adalah bahwa sejak masa pemerintahannya, raja-raja di Kerajaan Islam Jambi telah menggunakan gelar Sultan.

Awal-mula kedatangan VOC adalah membeli hasil-hasil Kerajaan Jambi terutama lada. Dengan izin Sultan Jambi pada 1616, Kompeni Belanda (VOC) mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Tetapi beberapa tahun kemudian ialah pada 1636 loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil- hasil buminya kepada VOC. Sejak itu hubungan Kerajaan Jambi dengan VOC makin renggang, ditambah pada 1642 Gubernur Jenderal VOC Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerjasama dengan Mataram.

Pertentangan Kerajaan Jambi Dengan VOC

Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo (1665- 1690) terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor di mana Kerajaan Jambi mendapat bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu VOC berturut-turut menyodorkan beberapa perjanjian pada 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikatnya perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium.

Beberapa tahun kemudian terjadi penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi dan kepala pedagang VOC, Sybrandt Swart terbunuh pada 1690 dan Sultan Jambi dituduh terlibat. Oleh karena itu, Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan penggantinya ialah Pangeran Dipati Cakraningrat yang bergelar Sultan Kiai Gede.

Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muaratebo, membawa keris pusaka Sigenjei, keris lambang bagi Raja-Raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik internal di Kerajaan Jambi yang mana VOC juga turut campur dalam urusan internal Kerajaan Jambi.

Perlawan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda

Pada tahun 1834, masa pemerintahan Sultan Muhammad Fachruddin di Kerajaan Jambi, Kerajaan Jambi terikat perjanjian dengan VOC. Perjanjian Kerajaan Jambi dengan VOC tahun 1834 berisi:

1. Negeri Jambi dikuasai dan dilindungi oleh Negeri Belanda;
2. Negeri Belanda mempunyai hak untuk mendirikan kekuatan dalam daerah Kerajaan Jambi dimana perlu.

Pada 15 Desember 1834 isi perjanjian ini diperluas melalui Residen Palembang, Practonis yang berisi:

1. Pemerintah Belanda memungut cukai dari segala barang yang masuk dan keluar wilayah Kerajaan Jambi;
2. Pemerintah Belanda berhak memonopoli penjualan garam;
3. Pemerintah Belanda tidak memungut cukai lainnya;
4. Pemerintah Belanda tidak akan turut campur dalam urursan tata-negara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi, kecuali dalam hal penggelapan cukai yang berhak dipungut oleh pemerintah Belanda.
5. Kepada Sultan dan Pangeran Ratu akan diberikan uang tahunan sebesar 8.000 gulden.

Penerus Kerajaan Jambi selanjutnya adalah Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan keturunan ke-17 dari Datuk Paduka Berhala (raja pertama Kerajaan Jambi). Semasa mudanya, Sultan Thaha Saifuddin menimba ilmu diberbagai tempat. Selain di Jambi sendiri, Sultan Thaha Saifuddin juga belajar di Aceh. Di Aceh, Sultan Thaha Saifuddin mempelajari ilmu agama Islam dan juga tentang kebangsaan. Pelajaran yang didapatkan dari Aceh, membuat Sultan Thaha Saifuddin terinsipirasi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Sepulang dari Aceh, pada tahun 1837 Sultan Thaha Saifuddin mendapatkan tugas untuk memperkuat hubungan dagang antara Kerajaan Jambi dengan Malaya, Singapura dan Pattani. Tugas ini pun nampaknya telah membuat Sultan Thaha Saifuddin menyadari akan ketertindasan rakyat Kerajaan Jambi akibat monopoli Belanda.

Pada tahun 1841, Sultan Thaha Saifuddin diangkat sebagai Pangeran Ratu setelah meninggalnya Sultan Muhammad Fachruddin (ayahnya) dan digantikan oleh paman Sultan Thaha Saifuddin, Sultan Abdurrahman Nazaruddin. Posisinya sebagai Pangeran Ratu dimanfaatkan Sultan Thaha Saifuddin untuk memperbaiki kehidupan rakyat Kerajaan Jambi yang dimulai dengan memberantas buta huruf dan baca tulis Al-Qur’an. Selain itu, Sultan Thaha Saifuddin juga memperluas lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Kerajaan Jambi.

Pada tahun 1855 Sultan Thaha Saifuddin naik takhta sebagai raja Kerajaan Jambi. Sultan Thaha Saifuddin menyadari bahwa kehadiran Belanda dapat menjadi masalah utama dari pelbagai persoalan yang ada. Sehingga Sultan Thaha Saifuddin merencanakan untuk melawan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Sultan Thaha tidak mau mengakui dan menyetujui perjanjian yang telah dilakukan oleh Kerajaan Jambi dengan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1834.

Perlawanan rakyat Jambi yang dipimpin oleh Sultan Thaha Saifuddin pertama kali terjadi di Muara Kupeh pada tahun 1858. Sejak pertempuran di Muara Kupeh, perlawanan terus terjadi hingga tahun 1904. Sultan Thaha Saifuddin mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Kerajaan Jambi untuk mengusir Belanda.

Perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Thaha Saifuddin dengan dukungan rakyat Kerajaan Jambi membuat Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menjadi kerepotan. Sehingga Belanda harus mencari pusat konsentrasi tentara Sultan Saifuddin dengan mengutus Snouck Hugronje. Melalui perantara Snouck Hugronje, Belanda berhasil mengetahui letak persembunyian Sultan Thaha Saifuddin di Sungai Aro di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit, Sultan Thaha gugur pada 1 April 1904 dan ia dimakamkan di Muaratebo.

Setelah Sultan Thaha Saifuddin wafat pada tahun 1904, maka eksistensi Kerajaan Islam Jambi dihapuskan. Daerah Jambi secara berturut-turut menjadi onder afdeling, dari afdeling Palembang kemudian menjadi keresidenan Jambi pada tahun 1906.

Daftar Bacaan

• Azra, Azyumardi. 1998. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.
• Lombard, Denys. 2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
• Meng, Usman. 2006. Napak Tilas Liku-Liku Provinsi Jambi; Kerajaan Melayu Kuno sampai terbentuknya Provinsi Jambi. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
• Muljana, Slamet. 2007. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS
• Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2011. Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
• Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
• Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
• Scholten, Elsbet Locher. 2004. Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907. Cornell: Cornell SEAP.
• Tjandrasasmita, Uka. 2010. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.