Konflik Kamboja

Konflik Kamboja – Konflik Kamboja adalah peristiwa yang terjadi pada masa puncak dari Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di daerah Asia Tenggara mendapatkan kemerdekaannya, tidak terkecuali Kamboja. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Prancis, bukan berarti Kamboja telah dapat lepas dari adanya intervensi asing yang mengancam kedaulatan negaranya. Kemerdekaan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin setelah Perang Dunia II harus segera menghadapi tantangan baru yaitu harus mampu menentukan sikapnya dalam konteks Perang Dingin.

Perang Dingin yang dapat dikatakan juga sebagai perang perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah menyebabkan terjadinya pelbagai konflik yang melanda seluruh penjuru dunia, terutama dalam pembentukan negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan. Kamboja sebagai negara yang baru mendapatkan kemerdekaan tidak terlepas dari intervensi atau keterlibatan pihak asing telah menyebabkan negara ini dilanda konflik. Di bawah ini akan dijelaskan tentang terjadinya konflik Kamboja.

Kamboja yang terletak di bagian timur laut kawasan Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Thailand, Vietnam dan Laos, sejak abad ke-14 hingga abad ke-18 Kamboja terus menerus menjadi ajang perebutan kekuasaan negara-negara yang berbatasan dengannya. Kamboja kemudian menjadi negara yang tidak mandiri, oleh adanya kepentingan dari negara-negara tetangganya yang berusaha untuk menancapkan pengaruh mereka di Kamboja. Di dalam artikel ini akan diberikan penjelasan tentang konflik Kamboja.

Kondisi Kamboja Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1863, Raja Norodom yang diangkat oleh Thailand mencari perlindungan kepada Prancis demi mengajukan perlawanan terhadap upaya ekspansi yang merupakan ambisi negara tetangganya. Permintaan Raja Norodom dikabulkan oleh Prancis yang menyebabkan Kamboja menjadi bagian dari wilayah perlindungan Perancis atau yang disebut dengan French Protectorate dan sebagai bagian dari koloni ”French Indochina”.

Memasuki tahun 1940-an, Jepang yang telah berhasil bangkit melalui Restorasi Meiji nampaknya mulai melebarkan pengaruh politiknya untuk menguasai negara-negara sekitarnya untuk digabungkan ke dalam Kekaisaran Jepang. Jepang tidak hanya melakukan invasi ke daerah-daerah sekitarnya (Korea, Cina dan Manchuria) namun juga melakukan invasinya ke wilayah Formosa dan Asia Tenggara, tidak terkecuali dengan Kamboja. Jepang berhasil merebutnya dari Prancis pada tahun 1940. Sejak tahun 1940-1945 Kamboja berada dibawah kekuasaan Jepang.

Kemerdekaan Kamboja Dan Konteks Perang Dingin

Pasca kekalahan Jepang pada tahun 1945 yang menyerah kepada Sekutu, Kamboja kemudian kembali menjadi bagian dari kekuasaan Prancis (French Protectorate) sebagaimana yang terjadi sebelum invasi Jepang tahun 1940. Kamboja tetap menjadi bagian dari kekuasaan Prancis hingga tahun 1953. Pada 9 November 1953 Kamboja akhirnya berhasil meraih kemerdekaannya dari Prancis dan Prancis mengangkat Pangeran Norodom Sihanouk sebagai pemimpin Kamboja dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Sebagai pemimpin negara baru, Norodom Sihanouk memiliki komitmen untuk tetap menjaga politik luar negeri Kamboja yang bersikap netral. Di masa Perang Dingin, dua kekuatan dunia (Amerika Serikat dan Uni Soviet) berlomba-lomba untuk menyebarkan pengaruhnya dan berupaya untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional, tak terkecuali wilayah Asia Tenggara.

Hal inilah yang menyebabkan Norodom Sihanouk mendeklarasikan politik luar negerinya yang netral pada masa-masa awal kemerdekaan. Sebab, Norodom Sihanouk telah melihat bahwa perang perebutan pengaruh dimaksud sudah terlebih dahulu melanda tentangganya, Vietnam Utara yang didukung kekuatan komunis Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat bertarung untuk memperebutkan hegemoninya dalam Perang Vietnam.

Meskipun Norodom Sihanouk menyatakan bahwa Kamboja bersikap netral, Kamboja tetap membuka diri dan mengharapkan bantuan dari luar negeri yang sangat diperlukan dalam rangka membangun negeri yang baru merdeka. Hal ini tentunya hanya berlaku dengan catatan bahwa negara yang membantu tetap dapat menghormati posisi netral Kamboja. Dari segi keamanan, pada saat itu Kamboja berupaya untuk mencari perlindungan di bawah pakta SEATO (South East Asia Treaty Organization) sebagai pakta militer regional, hanya saja hal ini tidak sempat menjadi kenyataan.

Salah satu faktor yang menjadi kendala utama adalah keanggotaan Thailand dan Vietnam Selatan di dalam SEATO yang menurut pandangan Norodom Sihanouk merupakan dua negara yang acap kali menunjukan sikap ekspansionis terhadap wilayah kedaulatan Kamboja. Selain itu, Thailand dan Vietnam Selatan diduga telah memberikan perlindungan terhadap para pihak anti-Sihanouk di negara mereka.

Meskipun rencana kerjasama melalui SEATO tidak sempat terwujud, namun Kamboja muda yang belum lama merdeka akhirnya dapat memiliki jaminan keamanan dan percaya diri terhadap ancaman gangguan dari pihak luar melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954. Melalui penandatanganan Konferensi Jenewa tersebut, masa depan negara-negara yang termasuk dalam kawasan Indochina pun menjadi lebih meyakinkan.

Keistimewaan khusus yang menjamin tentang hal ini terletak pada kesepakatan para pihak untuk menghormati kesatuan, integritas dan kedaulatan wilayah dari ketiga negara yang tergabung dalam negara-negara Indochina (Vietnam, Kamboja dan Laos), serta pelarangan campur tangan atas urusan dalam negerinya. Khusus bagi Kamboja, hal ini tentunya cukup untuk memberikan jaminan terhadap ketegangan yang dialaminya selama ini dengan pihak Vietnam.

Pada tahun 1955 Kamboja turut berpartisipasi dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, yang tak lain menjadi semacam pembuktian bagi Kamboja yang ingin mengukuhkan posisi netralnya dalam politik internasional. Tindakan ini pun didukung oleh China melalui Perdana Menteri Zhou Enlai dan Vietnam Utara melalui Menteri Luar Negeri Pham Van Dong disela-sela konferensi menyampaikan kepada Pangeran Norodom Sihanouk bahwa mereka sepenuhnya mendukung kedaulatan wilayah Kamboja serta menghormati politik luar negeri Kamboja yang netral.

Norodom Sihanouk memandang pernyataan ini sebagai dukungan yang sayang untuk disia-siakan, sehingga Norodom Sihanouk kemudian mulai membangun aliasi strategis dengan mereka. Keputusan strategis ini diambilnya dalam rangka mengantisipasi kekuatan Thailand dan Vietnam Selatan yang secara nyata ditunggangi kepentingan Amerika Serikat guna membendung pengaruh komunis Uni Soviet di kawasan Indochina.

Pada tahun 1960-an, ancaman paham komunis mulai semakin tersebar di wilayah Asia dan menyebar khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini kemudian memaksa Amerika Serikat untuk membangun aliansi di kawasan guna membendung pengaruh komunis tersebut. Di Kamboja, misi Amerika Serikat berhasil memperoleh dukungan dari Menteri Pertahanan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk, Jenderal Lon Nol. Seperti yang diketahui, pada masa kepemimpinan Pangeran Sihanouk, Kamboja mendeklarasikan politik luar negeri yang netral dalam rangka menghindari dinamika politik dunia yang disebutnya sebagai dua jenis kerawanan yaitu imperialisme Amerika Serikat dan Komunisme Asia.

Akan tetapi, keputusan yang diambil oleh Pangeran Norodom Sihanouk ini tidak merefleksikan ketegasan dan keteguhan melalui berbagai keputusan dan tindakan yang diambilnya. Hal ini ditandai dengan aliansi yang dibangun Pangeran Norodom Sihanouk dengan Vietnam Utara serta pendekatan intensif yang dilakukan dengan Cina. Berdasarkan pandangan Norodom Sihanouk, lebih aman untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan China yang sudah jelas berpaham komunis, daripada dengan Amerika Serikat yang tidak dapat dipegang janji-janjinya.

Sifat dan sikap yang tidak konsisten dari Pangeran Norodom Sihanouk juga semakin diperparah dengan keputusannya untuk mengizinkan pihak Vietnam Utara untuk menggunakan wilayah Kamboja sebagai basis operasi militernya untuk menyerang Vietnam Selatan. Kebijakan Pangeran Norodom Sihanouk ini secara langsung telah mengundang antipati rakyat yang menganggap bahwa kebijakan kontroversialnya secara jelas telah melanggar kedaulatan wilayah Kamboja.

Di akhir periode 1960-an, Pangeran Norodom Sihanouk dihadapkan pada pergolakan yaitu dengan meningkatnya suhu politik di dalam negeri dan kendali atas kebijakan luar negerinya pun menjadi tak menentu arahnya. Selain itu gaya pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk yang cenderung otoriter telah banyak menyimpang dari undang-undang dan konstitusi sehingga makin menambah antipati rakyat atas dirinya.

Hal ini diperparah dengan tindakan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh Sihanouk, di mana kursi strategis pemerintahan lebih diprioritaskan untuk anggota-anggota keluarga sehingga membuat terjadi banyak perkara korupsi yang melibatkan anggota-anggota keluarga Sihanouk yang berakibat pada lemahnya ekonomi negara. Sehingga hal tersebut membuat rakyat merasa bahwa era kepemimpinan Sihanouk mutlak harus segera dihentikan sebelum negara berada di ambang kehancuran.

Pemerintahan Lon Nol Dan Intervensi Amerika Serikat

Kondisi ekonomi yang memprihatinkan merupakan momentum yang tidak disia-siakan oleh Jenderal Lon Nol dengan mendapat dukungan dari Amerika Serikat mulai melakukan propaganda terselubungnya untuk memulai upaya penggulingan Norodom Sihanouk. Tindakan pertama yang dilakukan Lon Nol adalah meluncurkan berbagai operasi penyerangan terhadap basis-basis Vietnam Utara di Kamboja, sehingga hal ini semakin memojokkan posisi Sihanouk.

Upaya penggulingan akhirnya direalisasikan ketika Pangeran Norodom Sihanouk mengadakan kunjungan ke Moskow dan Beijing di akhir tahun 1970, Lon Nol melancarkan kudeta militer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Demi mendapatkan penerimaan atas aksinya dari berbagai kalangan maka Lon Nol menjadikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Sihanouk sebagai alasan untuk meminta dewan nasional melakukan pemungutan suara demi mengevaluasi kelayakan kepemimpinan Pangeran atas negara.

Hasil dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa Pangeran Norodom Sihanouk tidak memiliki kelayakan memimpin Kamboja. Terlebih lagi, mayoritas masyarakat yang terdiri diri kelas menengah dan berpendidikan telah merasa cukup lelah dengan gaya kepemimpinan Pangeran Sihanouk sehingga mereka dapat menerima dengan baik upaya pergantian tampuk kepemimpinan. Kondisi ini membuat Sihanouk mengalami kekalahan total.

Pada akhirnya, berbagai tindakan Sihanouk yang menyimpang dan inkonstitusional ditambah dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Lon Nol merupakan dua faktor kunci yang membuat Lon Nol mampu akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Pangeran Sihanouk. Sementara itu Pangeran Sihanouk kemudian mengasingkan diri ke Beijing untuk mengumpulkan kembali kekuatannya di pengasingan. Tindakan kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol ini merupakan babak awal dari serangkaian kejadian yang mewarnai gejolak konflik dalam ruang lingkup domestik yang terjadi di Kamboja.

Rezim yang baru kemudian berupaya untuk menggalang dukungan kepada dunia internasional dengan menyatakan bahwa pemerintahan yang baru tidak melakukan kudeta yang ditunggangi oleh kepentingan Amerika Serikat, namun transisi pemerintahan tersebut dilakukan secara legal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keadaan akhirnya berkembang di mana Lon Nol yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Perdana Menteri kemudian dipercayakan untuk kewenangan khusus untuk mengendalikan keadaan darurat.

Namun demikian, pada awal tahun 1975, situasi politik dan keamanan di ibukota semakin tidak menentu, benturan yang terjadi antara pasukan Republik Khmer di bawah kepemimpinan Lon Nol dan Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot menunjukan intensitas yang semakin keruh. Selain dari sekutu Amerika Serikat, Republik Khmer juga mendapatkan dukungan dari Vietnam Selatan, namun dukungan tersebut tetap tidak cukup untuk melawan pasukan, Khmer Merah yang juga tak kalah mendapat sokongan dari Cina. Setelah kekuatan Pol Pot tidak henti-hentinya menggempur kekuatan Lon Nol dari berbagai penjuru dengan pasukan penuh, pada akhirnya Presiden Lon Nol tak kuasa untuk meninggalkan ibukota yang sudah terkepung dan berada pada kondisi yang kacau balau.

Pada tanggal 17 April 1975, kekuasaan jatuh ke tangan Khmer Merah. Lon Nol kemudian mewariskan sisa-sisa republik yang juga berada diambang kehancuran dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Amerika Serikat sebagai pendukung utama Lon Nol selanjutnya menjadi tempat tujuannya untuk mengasingkan diri, guna menghindari konfrontasi yang dapat berakibat fatal bagi situasi dan kondisi peperangan yang kian tak menentu.

Walaupun demikian, jajaran kabinet Lon Nol beserta orang terdekatnya seperti Sirik Matak, Long Boret dan Lon Non selaku adik kandung Lon Nol secara tragis menjadi korban eksekusi pasukan Pol Pot setelah menolak ajakan evakuasi rombongan kedutaan besar Amerika Serikat dan rombongan warga lainnya yang meninggalkan ibukota menggunakan helikopter. Secara patriotik, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan berjuang serta berkorban bagi rakyatnya.

Konflik Kamboja tidak terbatas pada pertikaian klasik antara Vietnam dan Kamboja sebagaimana yang terjadi sebelum kolonialisme dan imperialisme Barat mendominasi di Indocina. Namun, konflik ini harus dilihat dari dimensi yang lebih luas yaitu keterlibatan pihak asing, terutama dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat dan dalam hal ini juga Cina terlibat di dalam konflik ini. Bagi Uni Soviet dan Cina, kedua negara besar dengan paham komunis namun saling bertikai ini, secara geopolitis memiliki agenda masing-masing di wilayah Asia Tenggara khususnya Kamboja. Kepentingan Cina adalah merangkul mitra yang dapat menjadi kepanjangan tangan untuk mewujudkan ambisi hegemoninya di kawasan Indocina. Dengan hal ini maka telah menjadikan Cina akan melakukan apapun asalkan yang menjadi keinginannya dapat tercapai.

Dalam konflik Kamboja, Cina memberikan dukungan kepada pemerintahan Democratic Kampuchea (DK) di bawah pimpinan Pol Pot dan juga kepada Pangeran Norodom Sihanouk. Bahkan Cina juga membuka pintu bagi para pejabat DK dan Pangeran Norodom Sihanouk untuk membentuk pemerintahanya selama mereka diasingkan di Cina. Sedangkan kepentingan Uni Soviet di Kamboja, selain melakukan konfrontasi dengan Amerika Serikat, juga berhadapan dengan Cina yang memiliki tujuan serupa yaitu untuk menanamkan sebesar mungkin pengaruhnya di Asia melalui komunisme-nya sendiri. Cina yang terlebih dahulu memulai manuvernya dengan menggandeng DK membuat Uni Soviet juga perlu untuk memiliki mitra.

Pada tahun 1978, rencana Uni Soviet terwujud pada saat Vietnam datang dan meminta bantuan. Uni Soviet melihat bahwa kerjasama dengan Vietnam akan membawa keuntungan ganda baginya yaitu untuk membangun kekuatannya di kawasan untuk melawan China dan meningkatkan kemampuannya untuk membendung Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat sendiri, poros kekuatan yang dibangunnya pada periode awal 1970-an melalui kepemimpinan Lon Nol di Kamboja, Van Thieu di Thailand serta kendali atas kekuatan militer di Vietnam Selatan dipandang sebagai sekutu-sekutu yang mumpuni untuk memfasilitasi kepentingannya di kawasan Asia Tenggara. Berkembangnya dinamika politik pasca pendudukan Vietnam atas Kamboja dan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam, memaksa Amerika Serikat untuk merancang ulang strategi kemitraan di kawasan.

Demokratik Kampuchea dan Kebijakan Sosialis Rezim Pol Pot

Era pemerintahan Khmer Republic di bawah kepemimpinan Jenderal Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat tidak bertahan lama dan akhirnya runtuh pada tahun 1975. Konflik militer yang tak berkesudahan berhasil mengantarkan kekuatan komunis untuk mengambil alih ibukota Phnom Penh dan membentuk pemerintahan baru. Bentuk pemerintahan baru itu berideologi komunis, Democratic Kampuchea (DK) yang berada di bawah kepemimpinan Pol Pot telah membawa wajah baru ke Kamboja, di mana rezim Khmer Merah yang cenderung bersifat pro-Cina telah menjadikan Kamboja sebagai suatu negara komunis yang tertutup dan cenderung isolatif. Pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh Pol Pot dengan dukungan koalisi Ieng Sary dan Khieu Samphan.

Tidak lama setelah rezim DK menduduki ibukota, pemerintah segera menggiring rakyat yang tinggal di kota untuk pindah ke pedesaan. Tua dan muda, kaya dan miskin tak terkecuali digiring untuk mengevakuasi kota oleh pasukan Pol Pot dengan kejam. Pergerakan yang terhitung berjumlah hampir tiga juta orang tersebut merupakan suatu kebijakan politis yang terpaksa diambil oleh pemerintahan DK dengan alasan bahwa pemerintahan yang baru bertanggung jawab untuk menghidupi rakyatnya melalui tatanan baru yang berhaluan komunis.

Prinsip yang diusung adalah apabila makanan tidak dapat diantarkan kepada rakyat, maka rakyatlah yang harus menjemput makanan tersebut. Hal lain yang menjadi kekawatiran DK adalah berbagai pergerakan terselubung yang berpotesi untuk melakukan gerakan perlawanan (counter revolution) di wilayah perkotaan yang memiliki lebih banyak mayoritas rakyat yang kaya dan berpendidikan.

Selain dari itu, pemerintah juga memprediksikan kondisi negara yang beberapa tahun terakhir terlalu disibukan dengan peperangan, maka persediaan pangan dikawatirkan tidak mencukupi untuk menghidupi rakyatnya. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pertanian kolektif terhadap seluruh rakyatnya dalam rangka mencapai program swasembada pangan. Kebijakan baru tersebut ditetapkan oleh komite sentral dari Partai Komunis Kamboja di mana Pol Pot dan jajaran elitnya berkuasa, sebagai gebrakan awal kepemimpinan mereka.

Kehadiran rezim pemerintahan Democratic Kampuchea di bawah kepemimpinan Pol Pot telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah Kamboja. Pembunuhan masal (genosida) besar-besaran yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah (1975-1978) merupakan puncak dari konflik yang dialami Kamboja sejak mendapatkan kemerdekaan. Transformasi sosial yang dirancang oleh rezim Khmer Merah di seluruh negeri merupakan contoh praktek ideologi ekstrim yang bahkan lebih kejam dari apa yang telah dipraktekan oleh negara-negara sosialis lainnya pada masa revolusi China dan Rusia.

Dalam gebrakan awal rancangan revolusionernya, Pol Pot mengklasifikasikan 5 kategori masyarakat yaitu petani, pekerja, borjuis, kapitalis dan feudalis. Kebijakan yang ditetapkan kemudian merubah seluruh sektor/ elemen masyarakat menjadi petani, pekerja dan “warga negara pekerja lainnya” yang didukung oleh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga.

Model pemerintahan Pol Pot yang dicontoh dari China ini secara ekstrim telah mengubah seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik dari segi komunitas agama dan minoritas, pendidikan dan kesehatan, hingga ekonomi dan politik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 1976 Constitution of Democratic Kampuchea. Kebijakan demi kebijakan yang diterapkan Pol Pot secara kejam telah memberikan reaksi yang beragam di antara negara-negara tetangga.

Reaksi yang cukup keras muncul dari Vietnam yang merasa kebijakan rezim Pol Pot tersebut telah merugikan warga keturunan Vietnam yang berada di Kamboja. Sementara itu di sisi lain secara historis Vietnam memiliki hubungan tersendiri dengan Kamboja. Dendam lama Kamboja atas penjajahan dan gerakan ekspansionisme Vietnam di masa lalu kembali muncul ke permukaan, kali ini momentum menjadi tepat karena masing-masing pihak yang berselisih memiliki dukungan secara politis maupun militer. Akibat tindakan rezim Pol Pot tersebut maka terjadi peristiwa selanjutnya yang menjadi salah satu faktor dari akar konflik Kamboja yakni, intervensi Vietnam di Kamboja.

Internasionalisasi Konflik: Intervensi Vietnam di Kamboja dan Berdirinya People’s Republic of Kampuchea (PRK) Sebagai Negara Boneka Vietnam

Pada tahun 1979 menandai dimulainya fase internasionalisasi terhadap konflik yang ada di Kamboja. Invasi Vietnam atas Kamboja telah mendapatkan reaksi keras dari berbagai negara termasuk negara-negara di kawasan yang tergabung dalam ASEAN dan juga di tingkat dunia yaitu PBB.

Dalam rangka perlawanan terhadap pemerintahan boneka Vietnam di Kamboja, maka faksi-faksi di Kamboja yang semula saling berperang, justru kemudian berupaya untuk membentuk koalisi demi melanjutkan perjuangan mereka melalui media diplomatik di forum internasional. Hal ini tak lain dilandasi oleh kenyataan bahwa dari segi militer, kemampuan mereka secara individual adalah sangat terbatas untuk berkonfrontasi langsung dengan rezim Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet dan negara-negara blok komunis.

Tindakan Vietnam untuk melakukan intervensi atas konflik Kamboja terjadi akibat perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh rezim Pol Pot terhadap puluhan ribu warga keturunan Vietnam dan khususnya para anggota partai komunis yang pro-Vietnam yang juga pernah berkoalisi menumbangkan Lon Nol pada tahun 1975. Tindakan itu dianggap Vietnam telah melewati batas toleransi pihak Vietnam sehingga Vietnam merasa terpaksa untuk menyerang pemerintahan Pol Pot guna menyelamatkan rakyatnya. Klimaks dari berbagai konfrontasi tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 7 Januari 1979, di mana intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih tampuk pemerintahan di Kamboja dan mengangkat pemerintahan boneka yang dikendalikan oleh Hanoi.

Vietnam yang sukses menggempur Kamboja akhirnya membentuk pemerintahan baru pada awal tahun 1979 yang dikenal dengan nama People’s Republic of Kampuchea (PRK), dipimpin oleh Heng Samrin sebagai Presiden dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri. Berdirinya People’s Republic of Kampuchea (PRK) di Kamboja mendapat sokongan dari Uni Soviet serta tetangga Indochina-nya, Laos. Namun demikian, kesuksesan PRK untuk menjadi pemimpin Kamboja gagal untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional, khususnya PBB.

Hal ini disebabkan oleh reaksi dunia internasional yang cenderung negatif terhadap intervensi militer yang dilakukan oleh Vietnam. Sebab, PBB dan mayoritas negara-negara lainnya menolak untuk mengakui rezim Heng Samrin sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja dan secara tidak langsung tetap memberikan dukungan terhadap DK sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja. Selain dari negara-negara yang sejalan dengan Uni Soviet, secara praktis tidak ada negara yang memberikan dukungan atas tindakan Vietnam.

Pasca invasi rezim Vietnam yang mendirikan pemerintahannya melalui People’s Republic of Kampuchea (PRK) maka spontan hal ini mendapatkan reaksi yang keras dari komunitas internasional. Hal yang menjadi esensi dalam perkembangan konflik di Kamboja ini yaitu kendati dunia telah mengutuk tindakan yang dilakukan oleh DK melalui perbuatan ketidakmanusiannya, namun intervensi kekuatan asing melalui penggunakan kekuatan militernya untuk menjatuhkan rezim yang tengah menjadi sorotan dunia tersebut tetap tidak dapat dibenarkan.

Konflik di Kamboja selanjutnya memasuki tahap internasionalisasi yang intensif, di mana tahun tahun berikutnya perkembangan konflik diwarnai dengan pergolakan di dalam negeri melalui pihak pihak oposisi yang masing-masing berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi menjatuhkan pemerintahan PRK yang tak lain merupakan kepanjangan tangan Vietnam di Kamboja. Sementara itu, komunitas dunia dalam kerangka regional maupun global mulai meningkatkan perhatiannya terhadap konflik yang telah mencapai antiklimaks.

Negara-negara ASEAN, China, Jepang dan khususnya Amerika Serikat mengutuk pendudukan Vietnam atas Kamboja. Namun demikian, suatu titik terang bagi Kamboja adalah bahwa negara-negara ini masih tetap mengakui pemerintahan DK sebagai pemerintahan yang sah mewakili Kamboja di forum internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bulat komunitas dunia menghendaki agar pasukan atau kekuatan asing dapat segera keluar dari Kamboja.

Menanggapi reaksi keras dari Negara negara di dunia dan ASEAN khususnya, Vietnam mendeklarasikan pembelaan bahwa tindakan okupasi yang dilakukannya semata-mata dilakukan demi pembebasan rakyat Kamboja dari rezim Pol Pot yang keji. Demikian halnya dengan penyerangan sporadis yang dilakukan oleh pasukan Pol Pot di perbatasan Vietnam-Kamboja, wilayah pedesaan di perbatasan Thailand-Kamboja serta beberapa kasus di perbatasan Laos-Kamboja.

Pandangan negara-negara ASEAN terhadap pembelaan Vietnam memang cukup beragam namun satu prinsip yang dapat disepakati bersama adalah bahwa ASEAN tetap memandang invasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan melanggar norma-norma internasional seperti azas untuk menentukan hak sendiri serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Pandangan ini secara lebih jauh didukung pula oleh kekhawatiran negara-negara ASEAN akan pengaruh komunis yang dapat membahayakan negara-negara di ASEAN sebagai tetangga dekat Kamboja.

Secara politis, pembenaran (justification) invasi Vietnam atas Kamboja juga turut dilandasi akar kekawatiran Vietnam akan kebijakan Cina untuk mengekspansi pengaruhnya sebagai model hegemoni di kawasan Asia Tenggara khususnya wilayah Indochina yang secara geografis memiliki posisi strategis bagi China. China sebagai negara yang bermusuhan dengan Uni Soviet yang juga merupakan aliansi Vietnam turut memberikan dukungan kepada Khmer Merah dalam rangka memerangi Vietnam.

Alasan rasional lainnya adalah bahwa upaya Pol Pot untuk menanamkan doktrin kebencian terhadap Vietnam kepada rakyatnya akan menyebabkan misi pengaruh Vietnam terhadap federasi Indochina akan semakin sulit untuk tercapai. Berbagai kepentingan yang membuat Vietnam melakukan intervensi menjadi salah satu faktor dalam akar konflik Kamboja. Intervensi yang dilakukan Vietnam turut menjadi faktor yang semakin memperluas bahkan memberikan kompleksitas atas konflik Kamboja.

ASEAN sebagai organisasi regional menyadari bahwa implikasi dari pendudukan Vietnam terhadap Kamboja telah merusak visinya untuk menjadikan suatu komunitas Asia Tenggara yang kelak juga akan mengikut sertakan Vietnam, Kamboja dan Laos. Invasi ini juga menjadi perhatian utama ASEAN sebagai aksi solidaritas, Vietnam telah mengancam keamanan Thailand sebagai salah satu anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan Kamboja.

Namun demikian, ASEAN tetap menjaga berbagai batasan yang dihadapi dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dilandasi pada pemikiran bahwa konflik Kamboja pada dasarnya merupakan konflik internal antara kelompok-kelompok Khmer yang mana ASEAN sebagai pihak luar tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi atau turut campur.

Konflik Kamboja yang semakin belarut-larut yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah diuraikan di atas kemudian menjelma menjadi perselisihan internal antara empat faksi politik yang memperebutkan kekuasaan di pemerintahan Kamboja diantaranya; People’s Republic of Kampuchea (PRK), Democratic Kampuchea (DK), Front Uni National pour un Cambodge Independant (FUNCINPEC), dan Khmer People’s National Liberation Front (KPNLF). Pada dasarnya keempat faksi sempat menikmati tampuk kepemimpinan tertinggi di negara itu secara bergantian sejak meraih kemerdekaanya dari Prancis. Selanjutnya, transformasi antiklimaks ini tetap membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh.

Perselisihan empat faksi dalam rangka perebutan kekuasaan di Kamboja menjadi faktor inti dari perkembangan konflik Kamboja. Keempat faksi terkuat di Kamboja ini memiliki agenda politik dan visi masing-masing tentang kepemimpinan di Kamboja. Dalam rangka mewujudkan ambisinya merebut kekuasaan di Kamboja, maka setiap faksi menyadari bahwa dukungan dari pihak asing adalah mutlak dibutuhkan. Masuknya berbagai dukungan pihak asing secara tidak langsung akan membawa kompleksitas tersendiri pada eskalasi konflik Kamboja, dan mempengaruhi secara luas proses penyelesaian yang akan ditempuh. Hal ini dapat dilihat misalnya pada dukungan militer yang diperoleh Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) sebagian besar diwakili oleh DK melalui China.

Sementara kedua faksi non-komunis lainnya yaitu FUNCINPEC yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk dan KPNLF yang dipimpin oleh Son Sann lebih banyak memperoleh dukungan politik dan diplomatik dari negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara non-komunis lainnya yang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya kompleksitas konflik berkembang dari pertikaian dua pihak antara Vietnam dan CGDK menjadi pertikaian empat sisi di mana faktor ketimpangan kekuatan militer serta tunggangan kepentingan asing yang memiliki orientasi masing-masing memulai babak baru dinamika konflik.

Dari segi militer, peta kekuatan di antara keempat faksi ini dapat dianalisa melalui pengaruh dan dukungan dari sekutu utamanya. PRK tentunya muncul sebagai pemenang, di mana sokongan utama yaitu Vietnam, Uni Soviet dan negara-negara yang termasuk dalam blok Soviet jauh mengungguli rival-rivalnya. Pasokan senjata dan perlengkapan militer dari Uni Soviet dan negara-negara bloknya ditambah dengan senjata-senjata rampasan pasca kemenangan PRK dari Khmer Merah, memastikan kesiapan pasukan militer mereka bahkan untuk jangka waktu yang panjang sekalipun.

Selanjutnya adalah pasukan DK yang didukung kuat oleh China. Sekalipun DK menikmati bantuan dari Beijing, namun faktanya selama DK masih berkuasa, mereka telah mempersiapkan diri dengan menimbun logistik perlengkapan militernya secara sembunyi-sembunyi sehingga sesungguhnya persediaan senjata mereka masih lebih dari mencukupi.

Di belakang PRK dan DK, menyusul FUNCINPEC dan KPNLF yang cenderung lebih banyak menerima dukungan moril dari para simpatisannya ketimbang dukungan materil yang dibutuhkan, yaitu berupa persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya apabila kondisi memaksa mereka untuk berperang satu sama lain. Melalui pemetaan di atas, dapat dilihat ketimpangan yang mencolok dari keempat faksi ini dalam upaya untuk mencari solusi atas perselisihan yang dialami oleh mereka.

Berdasarkan prinsip Realisme, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan yang lebih hebat akan keluar sebagai pemenang. Pihak yang lebih kuat cenderung akan menghancurkan yang lebih lemah, sekalipun mayoritas suara dalam pemilu memihak kepada yang lemah (dalam kasus ini kedua faksi non-komunis). Di satu sisi, masing-masing faksi memiliki pendukung kuat yang paling tidak dapat selalu memberikan dorongan untuk terus berjuang demi merebut kekuasaan, tanpa memperhitungkan kompensasi seperti apa yang harus dibayarkan kepada para pendukung tersebut atas hutang budi atas mereka, terhadap siapapun yang keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, perbedaan yang mendasar antara faksi yang menganut ideologi komunis ataupun yang non komunis juga menambah kompleksitas dari sifat konflik ini.

Secara rasional, perdamaian hanya dapat dicapai apabila masing-masing pihak yang bertikai setuju untuk meletakan senjatanya dan melakukan gencatan senjata dan bersedia untuk berdialog serta bernegosiasi guna membahas pokok permasalahan. Hal ini juga tidak hanya dapat dilakoni oleh pihak-pihak yang bertikai, namun juga para pendukung faksi-faksi, apabila mereka secara nurani mereka sadar dan berbalik mendukung upaya perdamaian di Kamboja, yaitu dengan menghentikan segala bentuk bantuan militer maupun non militer kepada masing-masing faksi sehingga opsi negosiasi sebagai solusi yang menguntungkan semua pihak dapat ditempuh.

Hal yang disayangkan adalah bahwa opsi yang ditawarkan di atas seakan-akan justru telah terjadi terhadap faksi-faksi non komunis yang menempatkan mereka pada posisi yang semakin tersudut. Sementara di permukaan CGDK hanya diwakili oleh satu faksi yaitu DK dengan dukungan China melawan PRK dengan dukungan Vietnam menghadirkan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat Vietnam.

Untuk menyelesaikan Konflik Kamboja itu, ASEAN lebih mencoba untuk memanfaatkan pengaruhnya melalui lobi anggota komunitas internasional serta memobilisasi dukungan melalui diplomasi kolektif di forum internasional. Selanjutnya upaya ASEAN untuk menyatukan dukungan dari forum internasional pada akhirnya berhasil tersalurkan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juli tahun 1981 menggelar Konferensi Internasional untuk Kamboja yang dikenal dengan nama International Conference on Kampuchea (ICK). Inilah untuk pertama kali konferensi tingkat internasional digelar untuk merespon dinamika konflik yang tengah bergejolak di Kamboja, sehingga konferensi ini bertujuan untuk menemukan solusi penyelesaian politik yang komprehensif dalam forum multilateral.

Penyelesaian Konflik Kamboja

Penyelesaian Konflik Kamboja – Permasalahan konflik Kamboja telah menjadi permasalahan internasional yang menyeret forum dan komunitas internasional untuk sesegera mungkin untuk melakukan penyelesaian konflik Kamboja. Upaya menuju penyelesaian politik yang menyeluruh dimulai pada tahap regional, di mana dalam menyikapi konflik Kamboja, dituntut peran ASEAN dalam penyelesaian konflik Kamboja melalui peletakan dasar pemikirannya atas dua hal yaitu, dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam tubuh ASEAN sendiri, dan tingkat ancaman eksternal serta situasi regional ataupun internasional yang dapat berpengaruh terhadap persepsi ASEAN dalam penyelesaian masalah tersebut.

Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja

Pada tingkat regional, dimulai sejak masa jatuhnya rezim pemerintaan Pangeran Norodom Sihanouk di tahun 1970, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mencoba untuk membahas secara intensif konflik yang mulai marak di Kamboja. Negara-negara yang tergabung dalam forum ASEAN ini berupaya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama agar dapat merumuskan formulasi yang tepat, sehingga pada mulanya organisasi ini dapat berfungsi sebagai mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pada saat itu. Negara-negara menginginkan agar seyogyanya setiap pihak dapat bekerja sama dalam mencegah semakin luasnya konflik yang melanda Kamboja sebagai penghormatan atas Piagam PBB dan juga Konferensi Jenewa tahun 1954 mengenai kawasan Indochina demi menciptakan suasana yang kondusif di Kamboja.

Terhitung sejak dibentuknya Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) sebagai koalisi pemerintahan pada tahun 1982, negara-negara ASEAN secara aktif mendukung resolusi PBB yang mengakui CGDK sebagai badan pemerintah yang sah di Kamboja, dan untuk itu memiliki legitimasi dan hak untuk duduk di Majelis Umum PBB sebagai wakil Kamboja. ASEAN melalui para Menlunya pada tanggal 21 September 1983 mengeluarkan keputusan bersama terhadap upaya rekonsiliasi di Indochina dengan penarikan keluar pasukan Vietnam dari Kamboja dengan batas waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam komunikasi bersama pertemuan tingkat menteri ASEAN ke 17 yang digelar di Jakarta tanggal 9-10 Juli 1984, para menlu ASEAN menegaskan kembali posisi mereka untuk mencari penyelesaian politik yang komprehensif dan menguatkan keabsahan kemerdekaan Kamboja pada 21 September 1983 sebagai dasar dari penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja. Hal ini kembali ditegaskan pada serangkaian pertemuan Menlu ASEAN berikutnya yaitu di Jakarta pada November 1983, di Kuala Lumpur pada bulan Desember 1983 dan kembali di Jakarta pada bulan Januari 1984.

Selanjutnya ASEAN mengajukan prakarsa untuk mengundang faksi-faksi yang bertikai di Kamboja agar turut hadir pada peringatan 30 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1985. Dalam pertemuan ini Indonesia dan Malaysia kembali memiliki kesamaan pandangan terhadap penyelesaian konflik Kamboja dengan mencetuskan gagasan Proximity Talks. Pada intinya usulan yang berada di bawah ruang lingkup ASEAN ini bertujuan untuk mempertemukan semua faksi yang bertikai di Kamboja ditambah dengan Vietnam untuk bernegosiasi.

Bagi ASEAN sendiri, upaya ini dilandaskan pada konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang dicanangkan pada tahun 1971. ZOPFAN menjamin perdamaian, keamanan serta kedaulatan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang netral dan bebas dari campur tangan pihak luar. Di tingkat global, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 1981, PBB menggelar Konferensi Internasional untuk Kampuchea (ICK) yang walaupun dinilai tidak terlalu berhasil, namun konferensi ini telah membangun suatu pondasi prakarsa untuk secara konsensus mengupayakan solusi yang komprehensif untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Gagasan pembicaraan intensif antara ASEAN dan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja yaitu CGDK dan pemerintahan Heng Samrin di Phnom Penh pada perkembangannya kurang mendapat dukungan dan menemui jalan buntu, baik secara kolektif dari negara-negara ASEAN, maupun dari pihak CGDK dan Vietnam sendiri. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada bulan September 1985, Pangeran Norodom Sihanouk mengusulkan suatu Cocktail Party yang dapat mengakomodir pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja beserta negara-negara yang terkait untuk dapat membicarakan penyelesaian masalah Kamboja.

Pada bulan November 1985 atau kurang lebih dua bulan setelah itu, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Cocktail Party tersebut. Terhitung sejak wacana Cocktail Party direncanakan, hingga penentuan tanggal pelaksanaan acara tercatat serangkaian kendala yang berpotensi untuk menggagalkan penyelenggaraan acara dimaksud. Munculnya berbagai kendala ini tak lain disebabkan oleh perbedaan pendapat dan agenda kepentingan masing-masing pihak yang bertikai Kendati jalan panjang dan melelahkan harus dilewati untuk merealisasikan rencana gagasan pertemuan tersebut, akhirnya rencana pertemuan resmi pertama tersebut berhasil diadakan pada tanggal 25–28 Juli 1988 di Bogor, Indonesia.

Pertemuan yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting I (JIM I) ini menampilkan terobosan untuk pertama kalinya, di mana pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam konflik, yaitu keempat faksi, kedua tetangga Indochina dan enam negara ASEAN bertemu untuk mendiskusikan elemen-elemen mekanisme penyelesaian awal. Sekalipun pembicaraan antar faksi berjalan cukup alot karena masing-masing bersikeras mempertahankan posisinya, namun hasil dari pertemuan ini dinilai cukup efektif untuk menyepakati persepsi dan kesepahaman bersama sehingga beberapa rekomendasi dapat dilahirkan dengan penekanan pada pemisahan dua isu yaitu berkaitan dengan invasi Vietnam, Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja sebagai itikad baik penyelesaian konflik, kesepahaman mengenai pentingnya pencegahan berkuasanya kembali rezim Pol Pot yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Kamboja, pembentukan kelompok kerja guna membahas elemen-elemen dasar dari konflik itu sendiri dan menyusun usulan-usulan sebegai bahan masukan bagi pertemuan selanjutnya.

Dalam rangka menindaklanjuti JIM I, pada tanggal 16-18 Februari 1989 digelar Jakarta Informal Meeting II (JIM II) yang turut dihadiri oleh negara-negara peserta JIM I. Pada pertemuan ini dapat disepakati berbagai kemajuan yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dan penyeragaman persepsi dari hasil pertemuan pertama. Beberapa hasil yang menonjol diantaranya adalah penarikan seluruh pasukan Vietnam yang harus segera dilakukan dengan batas waktu 30 September 1989 sebagai bagian dari kerangka penyelesaian politik yang menyeluruh. Kemudian dibahas pula mengenai himbauan penghentian keterlibatan pihak asing termasuk dukungan militer dan persenjataan terhadap masing-masing pihak yang bertikai di Kamboja.

Demi terselenggaranya rencana ini dengan baik, maka perlu dibentuk suatu mekanisme pengawasan internasional yang memiliki mandat untuk memonitor jalannya proses ini dan aspek-aspek yang terkait lainnya. Selanjutnya adalah penentuan langkah-langkah konkrit yang harus diambil guna mengantisipasi munculnya kembali kebijakan rezim kekerasan dan kekejaman yang dapat mengakibatkan kesengsaraan masyarakat Kamboja, dan yang tidak ketinggalan adalah kesepakatan dari setiap pihak untuk dimulainya program internasional dalam rangka pemulihan dan pembangunan ekonomi di Kamboja serta negara-negara di kawasan dan pengumpulan dana dalam rangka pelaksanaan proses perdamaian di Kamboja. Pertemuan ASEAN di Brunei pada tanggal 3-4 Juli 1989 telah memformulasikan suatu pijakan bersama atas konflik Kamboja sebagai hasil dari pertemuan JIM I dan JIM II.

Peran PBB Dan Komunitas Internasional Lainnya Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja

Selain peran ASEAN sebagai aktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian konflik Kamboja, menjelang akhir tahun 1980-an, fokus perhatian telah bergeser dari inisiatif regional menuju internasional. Hal ini ditandai dengan perubahan-perubahan pola interaksi baik dari masing-masing pihak yang berselisih, antara aktor-aktor regional di kawasan Asia Tenggara, hingga negara-negara besar juga merasa berkepentingan untuk memberikan andil terhadap upaya proses penyelesain konflik seperti Perancis dan Australia.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peran PBB dan anggota komunitas internasional lainnya yang bersama-sama dengan ASEAN telah memberikan andil yang signifikan terhadap proses tercapainya resolusi konflik. Faktor-faktor pendukung kesuksesan dalam penyelesaian konflik yang menyeluruh dapat disandangkan pada pembentukan Supreme National Council (SNC) dan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC).

Kiprah PBB dalam mengupayakan perdamaian di Kamboja diawali dengan diselenggarakannya International Conference on Kampuchea pada tahun 1981. Namun seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, inisiatif ini gagal untuk menghadirkan negara-negara pendukung Vietnam untuk hadir.

Konsep untuk memperluas kerangka penyelesaian secara internasional pun mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN seperti yang disepakati bersama pada pertemuan tingkat menteri ASEAN di Bandar Seri Begawan tanggal 21 Januari 1989. Dalam kesepakatan itu, negara-negara ASEAN mulai memandang perlunya melibatkan negara-negara di luar kawasan dan juga perlu diadakannya suatu konferensi internasional untuk menindaklanjuti hasil pencapaian dari JIM yang diadakan di Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Perancis yang juga memiliki sejarah kedekatan dengan Kamboja.

Perancis kemudian menggagas prakarsa untuk menyelenggarakan konferensi internasional mengenai Kamboja. Tanpa bermaksud untuk menampik peran Indonesia sebagai partner yang mengantar upaya penyelesaian konflik Kamboja sampai tahapan ini, maka kedua negara memutuskan untuk mengetuai bersama penyelenggaraan Paris International Conference on Cambodia (PIC) di Perancis pada tanggal 30-31 Juli 1989 di Paris, Perancis. Pertemuan yang diketuai bersama oleh Perancis dan Indonesia tersebut turut didukung oleh ASEAN yang bersama dengan 19 negara lainnya berasal baik di dalam kawasan dan juga di luar kawasan yang untuk pertama kalinya turut berpartisipasi dalam pembicaraan lanjutan dari JIM I dan JIM II.

Dengan turut hadirnya negara–negara di luar kawasan, maka kerangka dialog dan negosiasi telah semakin diperluas, dan menandakan bahwa tahapan penyelesaian konflik telah mencapai tingkat internasional. Kemajuan ini diharapkan akan membawa warna baru terhadap pola komunikasi, guna segera tercapainya suatu solusi yang konkrit. Hal ini terbukti melalui hasil yang dicapai pada PIC di mana telah disusun sebuah kerangka pembentukan suatu mekanisme pengawasan internasional yang berfungsi untuk mengawasi proses penarikan mundur pasukan Vietnam dan memantau berbagai permasalahan dalam negeri Kamboja.

Namun serangkaian dialog dan negosiasi tersebut masih tetap belum dapat mencapai hasil yang konkrit dan bentuk penyelesaian yang pasti dalam penyelesaian konflik. Satu kemajuan yang dinilai sangat berarti yaitu walaupun terjadi banyaknya kebuntuan melalui media diplomasi. Vietnam tetap memenuhi komitmennya untuk menarik mundur seluruh pasukannya dalam batas waktu yang ditentukan yaitu September 1989.

Inisiatif berskala international telah digagas dan diselenggarakan. Namun fakta di lapangan tidak kunjung menampakan perubahan yang lebih baik. Faksi-faksi yang bertikai kembali terlibat dalam peperangan di Kamboja. Melihat kondisi ini, pihak Australia mengajukan usul mengenai pembentukan suatu badan pengawasan oleh PBB yaitu International Control Commision and Supervision (ICCS) dengan tujuan agar Dewan Keamanan PBB dapat lebih menjajaki aspek penyelesaian konflik secara lebih komprehensif.

Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengosongan kursi Kamboja di PBB yang selama ini diisi oleh CGDK serta meniadakan kedaulatan rezim pemerintahan Phnom Penh yang dipimpin oleh Hun Sen. Menindaklanjuti usulan tersebut, lima anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) kemudian menjajaki kerangka pemerintahan sementara di Kamboja yang aktif bertugas hingga terselenggaranya pemilihan umum.

Melalui berbagai perkembangan tersebut, diselenggarakanlah pertemuan selanjutnya Informal Meeting on Cambodia (IMC) di Jakarta pada tanggal 26-28 Februari 1990. Pertemuan ini dipimpin oleh Menlu Ali Alatas dan berkomposisi peserta yang tidak jauh berbeda dengan peserta pada PIC, hanya ditambah dengan seorang utusan khusus Sekjen PBB Raefuddin Ahmed serta undangan khusus bagi pihak Australia atas apresiasi terhadap usulan yang digagasnya, Australia bertindak sebagai resource delegation, dimana Menlu Australia Gareth Evans yang turut hadir bertindak sebagai narasumber.

Seperti halnya kegagalan yang dicapai pada PIC, hal ini kembali terulang pada IMC di Jakarta. Pertemuan tersebut tidak mampu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama karena pemimpin Khmer Merah, Khieu Sampan menolak pencantuman kata genosida dalam naskah kesepakatan yang telah dirancang dan mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta. Di lain pihak, Hun Sen juga menyatakan tidak bersedia untuk menerima referensi Vietnamisasi pada rancangan naskah tersebut.

Dengan demikian teks komunike bersama tersebut praktis menjadi gugur. Hal ini disebabkan karena sistem pengambilan keputusan didasarkan pada kebulatan suara sekalipun secara prinsip, pertemuan telah berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang signifikan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kendati tidak menghasilkan suatu dokumen atau kesepakatan yang bisa dijadikan landasan bagi usaha penyelesaian selanjutnya, namun dapat dicatat bahwa hasil yang menonjol dari pembahasan tersebut adalah persetujuan seluruh pihak atas pembentukan Dewan Agung Nasional atau Supreme National Council (SNC) yang akan bertindak sebagai pemerintah sementara di Kamboja. Terobosan ini tak disangkal mencatat kemajuan yang sangat signifikan sebagai lambang kedaulatan dan kesatuan nasional Kamboja. Sementara itu, komposisi jabatan dan tanggung jawab dari SNC itu sendiri akan ditentukan kemudian oleh keempat faksi.

SNC dipastikan akan mendapat dukungan dari dunia internasional. Dalam rangka mensukseskan rencana ini, maka peran negara besar seperti Amerika Serikat sangatlah dibutuhkan mendorong CGDK agar rela turun dari kursinya di PBB sehingga dapat memberi kesempatan kepada SNC untuk mewakili kursi Kamboja baik di Majelis Umum PBB ataupun di badan-badan khusus lainnya dan memberikan tekanan kepada musuh lamanya yaitu Vietnam agar bersedia untuk segera menyelesaikan masalah Kamboja. Dalam kaitan ini, pihak Amerika Serikat yang belum lama ini keluar sebagai pemenang dalam masa Perang Dingin, maka perubahan politik dunia ini secara tidak langsung akan meningkatkan pengaruh pihak Amerika Serikat terhadap proses penyelesaian konflik di Kamboja.

Dalam konteks proses negosiasi dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Perancis untuk melibatkan komunitas internasional melalui PIC belum dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru demi tercapainya penyelesaian yang menyeluruh atas konflik di Kamboja. Apabila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan informal yang dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN pada tahapan-tahapan awal yaitu untuk mempertemukan keempat faksi yang bertikai agar dapat duduk bersama di JIM dan IMC.

Kemajuan yang sangat terbatas ini hanya berdampak pada penderitaan rakyat Kamboja yang semakin berkepanjangan. Pertikaian yang menggunakan kekerasan masih kerap terjadi, baik di dalam tubuh CGDK sendiri ataupun antara faksi yang tergabung dalam CGDK dengan rezim Phnom Penh dukungan Vietnam.

Atas dasar perkembangan di atas, maka diadakanlah IMC kedua pada tanggal 9-10 September 1990 di Jakarta. Pada pertemuan ini kembali Indonesia dan Perancis bertindak sebagai ketua bersama. Seperti yang sudah dirancang sebelumnya, Dewan Keamanan membentuk SNC (Supreme National Council) yang bertindak sebagai wakil pemerintahan yang sah atas Kamboja di forum internasional. Dalam pernyataan bersama yang dihasilkan pada pertemuan ini, secara kompromi seluruh faksi yang bertikai di Kamboja menanggapi secara positif kerangka kerja ini sebagai basis dari skema penyelesaian komprehensif.

Pembentukan SNC berkomposisi dua belas anggota yang terdiri dari enam anggota State of Cambodia (SOC) dan dua dari masing-masing ketiga faksi dalam Government of Cambodia (NGC). Kesepakatan yang berhasil dicapai ini kemudian didukung oleh Dewan Keamanan, yang langsung mengadopsi suatu resolusi PBB guna mengesahkan kerangka kerja tersebut sebagai basis dari suatu penyelesaian yang komprehensif di Kamboja (Resolusi No. 668 Th.1990).

Pasca pembentukan SNC oleh Dewan Keamanan, Sekjen PBB kemudian menggagas dibentuknya United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC) yang memiliki fungsi untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata masing-masing faksi di Kamboja selama periode pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). Usulan ini kemudian disahkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 717 tanggal 16 Oktober 1991, dan pembentukan UNAMIC segera diaktifkan setelah ditandatanganinya comprehensive settlement agreements.

Perkembangan selanjutnya, diusulkanlah penyelenggaraan pertemuan lanjutan untuk membantu memformulasikan suatu pijakan final bersama atas konflik Kamboja. Kemudian lima anggota Dewan Keamanan PBB mengajukan suatu dokumen yang berjudul ’Framework for a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict’ yang diantara isinya mengajukan ketentuan untuk membentuk otoritas transisional PBB di Kamboja atau UNTAC. UNTAC ditujukan untuk mengimplementasikan penyelesaian yang komprehensif dalam rangka memastikan situasi yang kondusif dalam lingkungan politis yang netral sehingga pemilihan umum dapat terlaksana dengan bebas dan adil.

Pihak-pihak serta lembaga-lembaga administrasi pemerintah yang memiliki wewenang terhadap pelaksanaan pemilu, akan diawasi langsung oleh UNTAC. Namun yang menjadi tugas utama dari UNTAC adalah pengawasan genjatan senjata antara faksi-faksi yang bertikai dan memverifikasi penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik Kamboja telah melewati suatu metamorfosa atau proses pembentukan yang telah mencapai kematangan. Historis konflik Kamboja yang panjang akhirnya berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi yang komprehensif melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para mediator dengan didasarkan pada hukum-hukum internasional yang berlaku.

Serangkaian pembicaraan formal dan non-formal yang melibatkan banyak pihak pada akhirnya mampu melahirkan kesepakatan Paris yang ditandatangani dalam Paris International Conference on Cambodia pada tahun 1991. Kesepakatan Paris telah muncul sebagai suatu kerangka kerja yang sah bagi penyelesaian konflik Kamboja sekaligus menjadi pertanda berakhirnya konflik berkepanjangan di Kamboja.

Kesepakatan Paris yang merupakan hasil akhir dari rangkaian proses perdamaian Kamboja selanjutnya menandai suatu awal baru bagi kehidupan Kamboja selanjutnya. Kesepakatan Paris tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Final act konferensi Paris mengenai Kamboja.
2) Persetujuan tentang penyelesaian masalah politik secara menyeluruh konflik Kamboja berikut lampiran-lampirannya berupa mandat UNTAC, masalah militer, pemilihan umum, repatriasi para pengungsi Kamboja, dan prinsip-prinsip konstitusi baru Kamboja.
3) Kesepakatan tentang kedaulatan, kemerdekaan, integrasi wilayah, netralitas, dan keutuhan nasional Kamboja.
4) Deklarasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan Kamboja.

Setelah naskah kesepakatan tersebut ditandatangani semua pihak, dua naskah asli dari kesepakatan tersebut disimpan oleh Indonesia dan Perancis sebagai ketua bersama, untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Sekjen PBB sebelum dibahas pada sidang DK PBB. Selanjutnya, naskah akan diajukan ke Sidang Umum PBB untuk pelaksanaan.

Daftar Bacaan

• Chandler, David P. 1991. The Tragedy of Cambodian History. New Haven CT: Yale University Press.
• Deac, Wilfred P. 2000. Road to the Killing Fields: the Cambodian War of 1970–1975. College Station TX: Texas A&M University Press.
• Dougan, Clark; Fulghum, David; et al. 1985. The Fall of the South. Boston: Boston Publishing Company.
• Isaacs, Arnold; Hardy, Gordon. 1988. Pawns of War: Cambodia and Laos. Boston: Boston Publishing Company.
• Karnow, Stanley. 1983. Vietnam: A History. New York: Viking Press.