Persemakmuran Bataaf (1801-1806)

Persemakmuran Bataaf – Persemakmuran Bataaf berdiri setelah Staatsbewind mulai berkuasa di Republik Bataaf setelah adanya kudeta terhadap Uitvoerend Bewind pada 17 Oktober 1801. Republik Bataaf yang didirikan setelah penaklukan Prancis terhadap Belanda pada tahun 1794-1795, secara formal diresmikan pada tahun 1798. Republik Bataaf memiliki pemerintahan terpusat sebagaimana Prancis dan terikat oleh aliansi negara itu.

Staatsbewind adalah dewan pemerintahan Republik Bataaf yang didirikan pada tahun 1801 dan bertahan hingga tahun 1805. Presiden Staatsbewind bertindak sebagai kepala negara Republik Bataaf. Pemerintahan Staatsbewind berakhir pada tanggal 29 April 1805, ketika Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte menunjuk Rutger Jan Schimmelpenninck sebagai pensiunan agung (grand pensionary) Republik Bataaf.

Disepakatinya Perjanjian Amiens sementara waktu mengakhiri permusuhan antara Prancis dan Inggris yang menandai berakhirnya Perang Koalisi Kedua yang telah menyatakan perang terhadap Revolusioner Prancis sejak tahun 1798. Perjanjian Amiens disepakati pada 25 Maret 1802. Meskipun perjanjian ini hanya bertahan selama satu tahun (18 Mei 1803) nyatanya telah membawa perubahan penting pada nasib Belanda yang berada di bawah kendali Prancis terutama menjadikan Republik Bataaf merubah bentuknya menjadi Persemakmuran Bataaf.

Tekanan Di dalam Reformasi Konstitusi

Meskipun Napoleon Bonaparte memiliki reputasi sebagai seseorang yang gemar berperang, namun di dalam kebijakannya pada tahun-tahun pertama menjabat sebagai Konsul Pertama Prancis, ditujukan untuk memulihkan perdamaian di Eropa, meskipun itu dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi Prancis. Menanggapi akan adanya perlawanan dari Koalisi Kedua yang menentang ide-ide Revolusi Prancis, maka Napoleon perlu melakukan manuver dengan program konstitusi di republik-republik yang merupakan negara klien Prancis, termasuk Republik Bataaf.

Pemerintahan Republik Bataaf dan konstitusinya tidak disukai oleh Konsul Prancis, sehingga diperlukan konstitusi baru yang sesuai dengan prinsip politik konsulat. Duta Besar Prancis yang baru, Charles Lous Huguet dan Marquis de Semonville kemudian dikirim ke Den Haag pada tahun 1799 untuk melakukan perubahan. Berkat bantuan Semonville, maka dimulailah pekerjaan untuk melakukan reformasi konstitusi Republik Bataaf.

Sementara itu, pemikiran para reformis seperti Gogel telah menerima perlu adanya perubahan di dalam Konstitusi. Kebuntuan dan rasa frustasi antara para reformis dan kaum federalis yang terpilih melalui cara yang demokratis telah menyebabkan kekecewaan tertentu terhadap praktik politik demokrasi. Oleh sebab itu, aliansi terbentuk antara para reformis dan orang-orang yang ingin mengembalikan tatanan federal sebelumnya. Mereka ingin mendorong adanya reformasi, bila perlu dengan cara-cara yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte.

Direktur Prancis, Besier secara khusus menyetujui perubahan konstitusi dengan memperluas kekuasaan eksekutif dan pembatasan kekuasaan legislatif. Selain itu, ia juga menyetujui mengembalikan konstitusi yang dikembalikan ke dalam bentuk federal. Dengan bantuan Semonville, Besier mulai mendorong reformasi Konstitusi yang mengikuti Konstitusi Prancis 24 Desember 1799. Adapun perubahan yang penting antara lain: legislatif bikameral (sistem perwakilan dua kamar) yang ditunjuk oleh National College (mirip dengan Senat Prancis) . Namun, dua direktur lainnya, Francois Ermerins dan Jean Henri van Swinden hanya menunjukkan sedikit rasa antusiasnya. Hal ini juga terjadi pada Majelis Perwakilan yang menolak usulan reformasi tersebut pada 11 Juni 1801, dengan suara lima puluh menolak dan hanya dua belas orang menyetujui reformasi ini.

Kudeta Augereau

Dengan ditolaknya reformasi, mayoritas Uitvoerend Bewind melakukan amandemen dalam artian memberikan penekanan lebih pada sistem federal. Mereka secara sepihak mendeklarasikan perubahan konstitusi pada tanggal 14 September 1801. Pada tanggal 18 September 1801 Majelis dengan tegas memutuskan bahwa deklarasi ini ilegal. Kemudian, Jenderal Augereau yang saat ini menjabat sebagai Panglima Tertinggi tentara Prancis di Belanda, pada 19 September 1801 menutup sidang majelis dan menangkap para direktur yang dianggap sebagai pembangkang. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kudeta militer.

Kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Augereau ini pun tidak menghasilkan antusias yang besar terhadap penyusunan konstitusi baru. Pada 1 Oktober 1801 dimulai penghitungan suara di mana terdapat 416.619 pemilih hanya terdapat 16.771 yang menyutujui konstitusi baru dan 52.219 menolak perubahan. Sedangkan sebanyak lebih kurangnya 350.000 orang abstain dari pemilihan.

Berbeda dengan kudeta di bulan Juni 1798, Kudeta yang dilakukan oleh Augereau mengurangi peran dari legislatif dan memperluas kekuasaan eksekutif (Staatsbewind). Prinsip-prinsip pemilihan menjadi formalitas; Staatsbewind, awalnya terdiri dari tiga direktur yang mengambil bagian dalam kudeta, memperluas keanggotaannya menjadi dua belas orang. Lembaga eksekutif kemudian mengangkat 35 anggota, provinsi-provinsi lama dibentuk kembali, lembaga-lembaga administrasi lokal pun terus dibentuk dan dipilih, namun hak pilih menggunakan sistem hak pilih sensus.

Hal terpenting dari perubahan-perubahan ini terutama adalah perubahan pejabat yang mengisi lembaga-lembaga baru tersebut. Semisal adalah kaum demokrat sebagian besar digantikan oleh orang-orang Patriot yang tidak sabar dengan sistem demokrasi, begitu juga diisi dengan Orangist.

Kudeta ini merupakan suatu tindakan kontra-revolusi, di mana semboyan vrijheid, gelijkheid, broederschap (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) yang sebelumnya menghiasi pelbagai lembaran publikasi resmi dihapus. Dengan segera masa-masa nepotisme di masa lalu dipulihkan. Meskipun penghapusan gilda secara resmi dilakukan, dalam praktiknya peraturan tentang kerajinan dan perdagangan diberlakukan kembali dengan menerapkan peraturan lokal.

Negosiasi Perdamaian: Perjanjian Amiens

Situasi ruwet ini menjadi latar dari dimulainya perundingan Amiens pada bulan Oktober 1801. Peserta perundingan ini adalah Britania Raya dan Prancis (Republik Bataaf dan Spanyol). Perundingan diawali dengan persoalan (1) perjanjian awal penyerahan Ceylon (Sailan), dan; (2) Inggris dengan bebas melakukan pelayaran ke Tanjung Harapan tanpa harus izin kepada Belanda. Perundingan ini diprotes oleh Duta Besar Belanda di Prancis, Schimmelpenninck memprotes bahwa Perjanjian Den Haag telah menjamin koloni-koloni Belanda dan Prancis telah berjanji untuk tidak membuat perjanjian terpisah, namun ini sia-sia. Setelah perdamaian ini diberlakukan, Inggris kemudian dipersilahkan bernegosiasi dengan sekutu Prancis secara terpisah. Namun, Prancis sendiri seringkali bertindak campur tangan atas namanya sendiri apabila terdapat perundingan yang merugikannya.

Persoalan mengenai Pangeran Oranye yang berada di Inggris pun dibahas dan dapat dikatakan bahwa Republik Belanda Lama telah mati secara permanen. Hal yang perlu dicatat bahwa Stadtholder yang sebelumnya berkuasa penuh menjadi tidak lagi memiliki wewenang itu. Stadtholder kemudian ditunjuk oleh provinsi-provinsi bukan lagi melalui ahli waris. Pada saat Revolusi Orangist tahun 1747, jabatan ini diturunkan secara turun-temurun, dan terlebih lagi Stadtholder berubah menjadi diktator setelah adanya intervensi Prusia tahun 1787. Pangeran Oranye mengalami kerugian besar sebab hilangnya jabatan secara turun-temurun juga berdampak pada hilangnya banyak keuntungan (pendapatan) yang semestinya ia terima.

Setelah Perjanjian

Adanya perjanjian Amiens, telah mengembalikan sebagian besar koloni milik Belanda yang telah direbut oleh Inggris sejak 1795, termasuk Cape Colony, kecuali Sailan. Dengan demikian, dibentuklah Dewan Asia, untuk menggantikan VOC yang bubar pada tahun 1799. Pembentukan ini harus segera dilakukan dan bersifat mendesak untuk melakukan reformasi manajemen koloni.

Dirk van Hogendorp ditugaskan untuk menulis sebuah proposal, yang disambut dengan antusias oleh elemen-elemen yang lebih progresif di dewan, seperti Samuel Iperusz. Wiselius dan J.H.Neethling. Mereka mengusulkan penghapusan semua tunjangan dan sinecure (sebuah jabatan tanpa tanggung jawab apapun), mengizinkan perdagangan swasta, mengizinkan kepemilikan pribadi dan mengganti “pungutan tanah” dengan pajak tanah yang akan diatur dan ditetapkan dan penghapusan semua hak seigneurial (hak kepemilikan tanah) di koloni.

Beberapa ajuan proposal itu tentu mendapatkan perlawanan yang luar biasa karena berkaitan dengan kepentingan pribadi. Ketika piagam baru untuk koloni diumumkan, proposal yang diajukan oleh Dirk van Hogendorp menjadi tidak penting. Kaum demokrat yang tersisa di Dewan, mulai disingkirkan dan digantikan dengan Orangist seperti Hendrik Mollerus dan Hendrik van Stralen. Bagaimanapun juga, Republik Lama tidak menikmati kepemilikan atas koloni (sebab selama ini dikuasai oleh VOC). Setelah dimulainya kembali permusuhan dengan Inggris pada tahun 1803, koloni-koloni yang memiliki banyak persoalan berhasil direbut oleh Inggris, terkecuali Jawa yang masih tetap berada di bawah “kekuasaan” Belanda hingga tahun 1811.

Konsekuensi lainnya yang berpotensi penting dari adanya perdamaian adalah bahwa sejumlah ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Den Haag, seperti pengurangan tentara pendudukan Prancis, sekarang akan lebih bersifat operasional. Artinya tentara Prancis akan memasuki wilayah republik apabila hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat militer. Namun, Konsul Pertama enggan untuk mengurangi jumlah tentara Prancis di wilayah republik, sebab mereka membutuhkan banyak pasukan di koloni untuk melakukan “pemulihan” sehingga “perlindungan” dari tentara Prancis dianggap perlu.

Di sisi lain, Prancis enggan meninggalkan Republik Bataaf, karena Inggris tidak akan membiarkan wilayah Belanda dikuasai oleh Prancis. Selain itu, Republik Bataaf pun tidak mampu mempertahankan netralitasnya sendiri ditengah konflik Inggris-Prancis. Sehingga, hal ini akan menjadi dilema yang sulit untuk diselesaikan hingga beberapa tahun mendatang.

Keuntungan yang nyata dari adanya perdamaian dapat terlihat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, diberlakukan sistem ekonomi terbuka, di mana Republik membutuhkan aktivitas perdagangan yang tanpa ada hambatan. Hal itu sangat tergantung pada ekspor produk pertanian ke pasaran Inggris dan sektor jasanya (terutama armada dagangnya yang besar dan sektor perbankan), sedangkan industrinya dihadapkan pada proteksionisme asing yang juga bergantung pada aktivitas ekspor.

Semua sektor ini sangat menderita akibat adanya perang Inggris-Prancis yang menyebabkan aktivitas perdagangan laut terhenti. Sedangkan perjanjian perdagangan dengan Prancis akhirnya menemui keberhasilan, meskipun pola perdagangan tidak mengalami perubahan seperti perdagangan yang menuju ke pelabuhan di Jerman dan adanya penurunan pada sektor perikanan.

Persiapan Invasi dan Perang Ekonomi

Ternyata, Perjanjian Amiens hanya bertahan secara singkat. Pada tanggal 18 Mei 1803, peperangan kembali dilanjutkan. Napoleon Bonaparte nampaknya berniat menghancurkan Inggris Raya dengan melakukan persiapan invasi yang terencana dan terlihat ambisius. Republik Bataaf tentunya akan memainkan peran utama dalam rencana ini. Sebagai bentuk perwujudan Aliansi Prancis-Bataaf, Staatsbewind dengan terpaksa menyetujui sebuah konvensi yang menjadikan total Pasukan Prancis dan Republik Bataaf yang berada di Belanda berjumlah 35.000 personel.

Wilayah Persemakmuran Bataaf (Batavian Commenwealth/Bataafs Gemenebest)
Wilayah Persemakmuran Bataaf (Batavian Commenwealth/Bataafs Gemenebest)

Selain itu, sebanyak 9.000 tentara yang berasal dari Republik Bataaf dialokasikan untuk melakukan ekspedisi ke luar. Terlebih, Belanda sendiri harus melakukan dukungannya yang ditunjukkan pada bulan Desember 1803 dengan menyumbangkan lima kapal terbaiknya, lima frigrate, 100 meriam kapal, 250 kapal pengangkut yang mampu membawa 60-80 orang. Secara total, Belanda harus menyediakan transportasi untuk 25.000 orang dan 2.500 kuda. Ini semua dilakukan sebagai peran Republik Bataaf dalam invasi Napoleon dan dilakukan dengan biaya dari Republik Bataaf sendiri. Hal ini tentu menjadi beban yang nyata dibebankan kepada pihak Republik Bataaf yang berimbas pada perekonomiannya.

Beban lainnya yang harus ditanggung oleh Republik Bataaf adalah perang ekonomi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Inggris yang dijawab oleh Inggris dengan melakukan pemboikotan. Memasuki tahun 1803, perang ekonomi ini ternyata telah menghambat perdagangan Belanda. Seolah-olah Staatsbewind melakukan pelarangan impor terhadap semua barang-barang musuh pada 5 Juli 1803.

Kemudian juga, Republik Bataaf melarang melakukan ekspor keju dan mentega. Gerakan-gerakan ini memiliki sedikit efek praktis seperti pada tahun 1804 jumlah ekspor ke Inggris mengalami penurunan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1802. Barang-barang Inggris dapat memasuki Belanda melalui pelabuhan Jerman yang dianggap netral, maupun menyamar sebagai barang-barang dari Amerika.

Republik Bataaf sendiri sebenarnya telah melemahkan sanksi ekonomi Prancis terhadap Inggris. Hal ini disebabkan anggota Staatsbewind dan beberapa pihak lainnya berusaha untuk mengambil keuntungan dari perdagangan rahasia melalui pelabuhan-pelabuhan di Jerman.

Tentunya, lambat-laun kegiatan ini diketahui oleh orang-orang Prancis. Permasalahan memuncak ketika Komandan Prancis yang bertugas di Republik Bataaf, Auguste Marmont, memerintahkan pada bulan November 1804 akan dilakukan patroli angkatan laut Prancis dan para pejabat bea cukai harus mengambil alih tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kargo yang terdapat di pelabuhan-pelabuhan Belanda dan berhak melakukan penyitaan tanpa memandang otoritas Belanda. Tindakan ini tentu menjadi pukulan bagi Staatsbewind. Berdasarkan hal inilah, pada 23 November 1804, Staatsbewind melarang para pejabat Republik Bataaf menerima perintah dari Prancis.

Berakhirnya Persemakmuran Bataaf: Berdirinya Kerajaan Belanda

Tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh Republik Bataaf rupanya telah membawa pada berakhirnya republik itu sendiri. Napoleon Bonaparte telah lama tidak puas akan ketidakefisienan pemerintahan di wilayah Belanda. Sejak musim semi tahun 1804 sebenarnya telah dilakukan pembicaran informal yang dimediasi oleh Talleyrand dengan utusan Repbulik Bataaf di Paris, Schimmelpenninck.

Schimmelpenninck sendiri memiliki pengaruh yang besar di Republik Bataaf selain memiliki hubungan pribadi yang baik pula dengan Napoleon Bonaparte. Schimmelpenninck menjabat sebagai duta Republik Bataaf di Prancis dan berkuasa penuh atas berlangungnya negosiasi Perdamaian Amiens. Schimmelpenninck dengan kedekatannya dengan Napoleon Bonaparte pada tahun 1804 berhasil mengajukan persoalan konstitusi baru bagi Republik Bataaf dan sistem pemerintahan baru.

Pada tanggal 10 Mei 1805 Schimmelpenninck diangkat sebagai Raadpensionaris (Pensiunan Agung) Republik Bataaf. Gelar terhormat ini jelas dipilih karena alasan sentimental dan tidak banyak berhubungan dengan Negeri Belanda sebelumnya. Jabatan baru itu lebih menyerupai jabatan Stadtholder, meskipun Willem V setelah tahun 1787 tidak memiliki kekuasaan yang dipegang oleh Schimmelpenninck.

Di dalam menjalankan tugasnya, Schimmelpenninck dibantu oleh Staatsraad yang mirip dengan Conseil d’Etat Prancis dibandingkan dengan Raad van State. Tentu saja, perubahan penting dalam konstitusi harus mendapatkan persetujuan dari kehendak rakyat di mana pemilihan menghasilkan 14.903 suara mendukung perubahan dan hanya sekitar 136 menyatakan menolak dukungannya.

Keberadaan Rezim Schimmelpenninck ini nyatanya lebih banyak memberikan dampak dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya sejak tahun 1795. Hal ini tentu saja disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh Isaac Jan Alexander Gogel, Johannes Goldberg dalam ekonomi nasional dan Johannes van der Palm untuk Pendidikan nasional. Rencana persoalan perpajakan yang diajukan oleh Isaac Jan Alexander Gogel mulai diberlakukan pada bulan Juni 1805. Selain itu juga ditentukan soal ejaan Belanda, regulasi obat-obatan, hukum tentang sekolah termasuk penyelenggaraan sistem nasional pendidikan dasar negeri pada tahun 1806. Dari beberapa regulasi yang terpenting adalah undang-undang pemerintah daerah bulan Juli 1805 yang telah mendirikan sistem administrasi publik Belanda pertama.

Reaksi Prancis terhadap reformasi ini tentu saja beragam. Bagaimanapun juga, reformasi ini dapat memunculkan nasionalisme yang mungkin saja bertentangan dengan kepentingan Prancis. Napoleon Bonaparte yang sedang membagi Eropa menjadi beberapa negara-klien mulai menaruh kerabatnya sebagai penguasa. Untuk Belanda, Napoleon Bonaparte mempercayakan kepemimpinan kepada saudaranya, Louis Bonaparte. Dengan demikian, telah terjadi upaya untuk meredam identitas nasional Belanda dan menuju pada aneksasi ke dalam kekaisaran. Pada tanggal 4 Juni 1806 Schimmelpenninck mengundurkan diri. Sehari kemudian, 5 Juni 1806 Louis Napoleon diangkat sebagai raja Belanda.

Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon hanya bertahan selama empat tahun. Napoleon Bonaparte nampaknya memutuskan bahwa Belanda tidak memberikan keuntungan bagi kekaisaran yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, Louis Napoleon turun takhta pada 2 Juli 1810. Dengan demikian, Belanda mulai terbentuk kembali sebagai wilayah merdeka. Secara bertahap tentara Prancis yang berada di kota-kota Belanda mulai menarik diri pada tahun 1813.

Selama kekosongan politik, para Orangist yang dipimpin oleh Gijsbert Karel van Hogendorp mengundang putra Willem V, yaitu Willem VI untuk kembali ke Belanda. Willem VI tiba di Scheveningen pada 30 November 1813. Willem VI membangun kembali Belanda dan menjadi raja dari 17 provinsi sebelumnya di Belanda. Pada tanggal 16 Maret 1815, Kerajaan Belanda secara resmi diproklamasikan dan merdeka dari kekuasaan Prancis.

Daftar Bacaan Persemakmuran Bataaf

  • Israel, J.I. 1995. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806. Oxford: Oxford University Press
  • Schama, S. 1977. Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780–1813. New York: Vintage books.
  • Vries, J. de, and Woude, A. van der. 1997. The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press
error: Content is protected !!