PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintahan militerisme Jepang. Pembentukan PPKI ini merupakan upaya realisasi pemerintahan militerisme Jepang terhadap janji kemerdekaan Indonesia. Memuncaknya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sepertinya disebabkan oleh golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sebenarnya sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, hanya mengenai caranya melaksanakan Proklamasi itu terdapat adanya perbedaan pendapat diantara keduanya.
Dibentuknya PPKI
Golongan tua berpendapat sesuai dengan perhitungan politiknya, bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bekerjasama dengan Jepang. Mereka (golongan tua) menggantungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai). Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauci, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara.
Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu diijinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri; tetapi mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelenggarakan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia; karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya;
- Negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Ichiu.
Dengan diumumkannya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945, pada saat yang bersamaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai) dianggap bubar. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto mengucapkan terimakasihnya dan menegaskan bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat dilingkungan Tentara ke-16 saja, tetapi oleh Jenderal Besar Terauchi sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi diseluruh Asia Tenggara.
Di dalam pengangkatan yang hendak dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi, maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat menuju markas Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan.
Pada tanggal 12 Agustus 1945 Pemerintahan militerisme Jepang melalui Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat, bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaanya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda. Mungkin pelaksanaanya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia melainkan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat.
Selanjutnya dipilihlah sebanyak 21 anggota yang berasal dari berbagai pulau seperti: dua belas orang wakil Jawa, tiga orang wakil dari Sumatera, dua orang dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku, dan seorang dari golongan penduduk Cina. Kemudian yang ditunjuk sebagai ketua PPKI adalah Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Moh. Hatta, dan sebagai penasihatnya ditunjuk Ahmad Soebardjo. Kemudian anggota PPKI ditambah 5 orang lagi oleh orang Indonesia sendiri tanpa izin dari pihak Jepang. Anggota-anggotanya adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.
Pada saat Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat kembali dari Vietnam Ppada tanggal 14 Agustus 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah mengalami pemboman oleh Amerika Serikat atas Hirosima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dengan menggunakan bom atom. Dijatuhkannya bom atom ke dua kota besar dan pusat industri militer Jepang itu, dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Karena itu untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisir.
Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan di dalam rapat PPKI, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang, yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI yang pertama pada keesokan harinya. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menggangap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya Prokalmasi Kemerdekaan sesuai dengan yang direncanakan oleh Jenderal Besar Terauci. Sebaliknya mereka menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan yang dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan dari Jepang.
Sutan Sjahrir adalah tokoh pertama yang mendesak proklamasinya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta tanpa menunggu janji Jepang. Karena ia mendengar di radio bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilaksanakannya pada tanggal 15 Agustus 1945 dalam suatu pertemuan dengan Drs. Moh. Hatta. Namun, Soekarno dan Moh. Hatta masih ingin memastikan kembali berita tentang kekalahan Jepang tersebut dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi pada rapat PPKI.
Langkah yang kemudian diambil oleh golongan muda adalah terlebih dahulu mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30. diantara yang hadir adalah Chairul Shaleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadjo, Margono, disamping Wikana dan Armansjah. Rapat ini kemudian memutuskan suatu hasil bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada orang dan kerajaan lain. Janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan Soekarno dan Moh. Hatta agar mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi kemerdekaan.
Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.30 kepada Soekarno di rumahnya. Bahkan Wikana mendesak agar proklamasi bisa diadakan keesokan harinya dan jika tidak terlaksana, ia menyatakan akan terjadi pertumpahan darah. Mendengar ancaman tersebut Soekarno menjadi marah dan terjadi suatu ketegangan saat itu. Sehingga, Soekarno pun menyatakan;
“ini leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.”
Soekarno
Ketegangan itu disaksikan oleh tokoh-tokoh nasionalis angkatan tua lainnya seperti Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Ahmad Soebardjo dan Iwa Kusumasumantri. Berdasarkan kejadian ini maka nampak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda memuncak, dimana para pemuda tetap mendesak agar tanggal 16 Agustus 1945 itu juga Proklamasi dilaksanakan, sedangkan pemimpin golongan tua amsih mendesak perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.
Kekalahan Jepang terhadap Sekutu hendak dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno dan golongan tua untuk sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus menunggu janji Jepang. Ketegangan antara golongan tua dan golongan muda pada saat mendengar kekalahan Jepang terhadap Sekutu inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.
Daftar Bacaan
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2011. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
