Republik Bataaf

Republik BataafRepublik Bataaf atau yang biasa disebut juga dengan Republik Batavia adalah sebuah negara berbentuk republik yang didirikan di Belanda pada 19 Januari 1795. Republik Bataaf juga disebut dengan Bataafse Republiek/Republique Batave memiliki model yang sama dengan Republik Pertama Prancis. Republik Bataaf dibentuk setelah Willem V van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1795, sebuah pohon simbol kebebasan ditanam di depan Balai Kota Amsterdam.

Reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan selama Republik Batavia yang cenderung relatif singkat memiliki dampak yang bertahan lama. Struktur konfederasi Republik Belanda lama secara permanen mulai digantikan dengan struktur negara kesatuan. Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1798 sebagai dampak dari Revolusi Prancis memiliki karakter yang benar-benar demokratis. Untuk sementara, sejak 1795 Republik Belanda diperintah secara demokratis, meskipun kudeta tahun 1801 telah berhasil menempatkan rezim otoriter untuk berkuasa dan menyebabkan perubahan-perubahan lain pada konstitusi.

Namun demikian, kenangan akan eksperimen singkat dengan demokrasi selama periode 1795-1801 ini telah membantu kelancaran transisi ke pemerintahan Republik Belanda yang lebih demokratis pada tahun 1848 (hal ini berkaitan dengan revisi konstitusi oleh Johan Rudolph Thorbecke, yang membatasi kekuasaan raja).

Latar Belakang Berdirinya Republik Bataaf

Berdirinya Republik Bataaf diakhir abad ke-18 dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di Eropa. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengaruh yang melatari berdirinya Republik Bataaf pada tahun 1795.

Krisis Ekonomi dan Fourth Anglo-Dutch War 1780-1784

Memasuki akhir abad ke-18 bank-bank milik Belanda dapat dikatakan hampir memegang kendali di berbagai ibukota negara-negara di dunia. Bank-bank yang disponsori oleh pemerintah Belanda saja memiliki keuntungan hingga 40% dari nilai hutang milik Inggris Raya. Meskipun begitu, Rakyat Belanda tidak menikmati hasil dari keuntungannya. Hal ini menyebabkan rakyat Belanda semakin tidak puas terhadap rezim otoriter Willem V. Berlimpahnya kekayaan yang diterima oleh Belanda dan hanya dinikmati oleh rezim, menyebabkan terbentuknya partai Patriot oleh Joan van der Capellen tot den Pol yang berusaha untuk mengurangi kekuasaan yang dipegang oleh Stadtholder (Rezim Lama).

Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan antara Orangist (Orang-orang yang bersikap “pro-pangeran”. Mereka adalah orang-orang yang menentang partai Staatsgezinde atau pro-Republik) yang mendukung Stadtholder bertentangan dengan Patriot yang diilhami oleh cita-cita Abad Pencerahan dengan menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dan status masyarakat yang lebih setara. Partai Patriot mulai membangun dukungan dari sebagian besar kelas menengah dan mendirikan milisi (Exercitiegenootschappen) yang terdiri dari warga sipil yang dipersenjatai antara tahun 1783-1787.

Perang Inggris-Belanda Keempat 1780-1784 (Fourth Anglo-Dutch War), telah menyebabkan Belanda mengalami krisis ekonomi. Sebab Perang Inggris-Belanda Keempat yang menghancurkan berbagai fasilitas penunjang perekonomian. Kondisi ini jelas memperburuk situasi dan kondisi perekonomian rakyat Belanda. Kondisi peperangan inilah yang mendorong Patriot untuk memulai gerakannya melawan rezim otoriter Willem V. Di tengah kondisi perang ini, Patriot berhasil mengambil alih beberapa kota dan wilayah untuk mendorong adanya pemilihan baru agar dapat menumbangkan Rezim Lama.

De Bataafse Revolutie (Revolusi Bataaf/Batavian Revolution)

Sejak dimulainya tahun 1783 Patriot mengumpulkan dukungan, sejak saat itu pula revolusi di negeri Belanda mulai dilakukan. Partai Patriot berhasil mengambil alih beberapa kota di Belanda dan berhasil menguasai Utretch (ibukota Belanda saat itu). Dikuasainya beberapa kota di Belanda dan didudukinya Utretch, pada tahun 1785 Willem V melarikan diri menuju Nijmegen setelah gagal mendapatkan dukungan dari tentara Belanda untuk memukul gerakan Patriot.

Pada bulan Mei 1787, pasukan Stadtholder dapat dikalahkan oleh milisi Patriot di dekat Vreeswijk. Putri Wilhelmina yang berhasil dihadang oleh milisi Patriot di dekat Goejanverwellesluis pada 28 Juni 1787, mulai mengirimkan surat untuk meminta bantuan kepada saudaranya, Frederick Willem II dari Prusia. Pada tanggal 13 September 1787 Frederick Willem mengirimkan tentara Prusia sebanyak 20.000 personil di bawah pimpinan Duke of Brunswick mulai melintasi perbatasan Prusia-Belanda.

Pergerakan tertuju pada Benteng Vianen yang ternyata sudah dikosongkan oleh milisi Patriot. Sedangkan dengan mudahnya tentara Prusia memasuki Kota Utrecht. Di Benteng Woerden tentara Prusia mulai menyusun pertahanannya untuk menghadapi serangan dari milisi, namun tidak ada perlawanan yang berarti bagi tentara Prusia, semenjak kehadiran mereka di wilayah Belanda. Di Amsterdam, beberapa rumah para bupati yang berasal dari kaum Patriot mulai dijarah oleh massa. Akibat kondisi inilah Willem V, mulai menuju ke Den Haag dan Amsterdam yang berhasil dikuasai pada 10 Oktober 1787.

Meskipun pertahanan terakhir milisi Patriot di Amsterdam telah dikuasai oleh Stadtholder yang dibantu oleh Prusia, Patriot terus mendesak warga untuk melawan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara membagikan pamflet-pamflet, membuat klub diskusi dan melakukan demonstrasi. Namun, pemerintah menanggapi hal ini dengan melakukan penjarahan terhadap kota-kota yang menjadi konsentrasi dari milisi Patriot.

Kebanyakan para simpatisan dan kader Partai Patriot pergi ke pengasingan di Prancis, sementara Rezim Willem V di Belanda memperkuat pengaruhnya pada pemerintah Belanda terutama melalui Orangist Grand Pensionary (pensiunan Agung/raadpensionaris seorang pejabat penting) Laurens Pieter van de Spiegel. Peristiwa ini menyebabkan diresmikannya Act of Guarantee pada tahun 1788 di mana Inggris Raya, Prusia dan Republik Belanda membentuk Triple Alliance.

Revolusi Prancis 1789

Setelah terjadinya Gerakan Patriot, Sejak Oktober 1787 dilakukan upaya restorasi di dalam sistem pemerintahan Rezim Lama dengan melibatkan Orangist. Namun, restorasi itu hanya bertahan selama dua tahun. Sebab pada tahun 1789 Revolusi Prancis meletus dan memengaruhi daerah-daerah di sekitarnya, termasuk negeri Belanda.

Dimulainya Revolusi Prancis pada tahun 1789 telah melahirkan berbagai macam ide-ide politik yang bersifat demokratis dan mendukung terbentuknya sistem pemerintahan republik. Ide-ide politik ini mendapatkan dukungan dari para simpatisan dan kader Partai Patriot Belanda yang mengungsi di Prancis setelah kegagalan menggulingkan pemerintahan Willem V. Partai Patriot secara antusias mendukung jalannya Revolusi Prancis, dan ketika tentara revolusioner Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte mereka juga bergabung dalam tentara revolusioner Prancis dengan harapan dapat membebaskan negeri Belanda dari pemerintahan Otoriter. Sedangkan di sisi lain, Rezim Willem V bergabung dengan tentara koalisi yang rupanya bernasib buruk karena harus mengalami serangkaian kegagalan dalam membendung gerakan tentara revolusioner Prancis.

Pada awal tahun 1795, kuatnya pengaruh Republik Prancis berdampak pada kondisi politik internal negeri Belanda. Republik Belanda sendiri sesungguhnya lahir dari dukungan yang besar dari rakyat Belanda. Sedangkan pengaruh berdirinya Republik Prancis didirikan oleh dukungan bersenjata dari kekuatan revolusioner.

Perang akibat dari Revolusi Prancis telah memberikan malapetaka bagi pasukan Stadtholder (Rezim Lama Belanda). Pada musim dingin 1794-1795 yang parah, tentara revolusioner Prancis di bawah pimpinan Jenderal Charles Pichegru dan kontingen Belanda di bawah pimpinan Jenderal Herman Willem Daendels mulai menyeberangi sungai-sungai besar yang membeku di mana sungai-sungai ini awalnya secara tradisional melindungi Belanda dari invasi dengan mudah dilewati oleh tentara revolusioner Prancis yang bekerjasama dengan kontingen Belanda yang dipimpin oleh Daendels.

Pergerakan tentara revolusioner dan militer Belanda yang dipimpin oleh Daendels dengan mudah memasuki wilayah Belanda dan berdasarkan fakta yang terjadi pada periode itu, sebagian besar penduduk Belanda juga mendukung ekspedisi ini dan menganggapnya sebagai bentuk pembebasan dari rezim otoriter. Prancis dengan cepat berhasil memukul pasukan stadtholder yang bersekutu dengan Austria dan Inggris.

Sebelum Prancis tiba, sesungguhnya yang terjadi di internal negeri Belanda adalah telah terjadi revolusi di berbagai kota di mana Komite Revolusi berhasil mengambil alih pemerintahan di kota-kota dan bahkan juga berhasil mengambil alih pemerintahan nasional (meskipun hanya sementara). Negara bagian Holland dan West Friesland dihapuskan dan diganti dengan Perwakilan Sementara Rakyat Belanda (Provisionele Representanten van het Volk van Holland). Didirikannya Perwakilan Sementara Rakyat Belanda, dideklarasikan pula berdirinya Republik Bataaf. Hal inilah yang menyebabkan Willem V terpaksa melarikan diri ke Inggris pada 18 Januari 1795. Willem V yang melarikan diri ke Inggris selanjutnya mengeluarkan Surat Kew yang memberikan pernyataan bahwa semua koloni Belanda akan jatuh di bawah kekuasaan Inggris.

Republik Bataaf kemudian didirikan dan menjadi negara bagian yang pada gilirannya menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Di sisi lain, pengaruh dari intervensi politik Prancis telah membawa Belanda terpecah menjadi beberapa fraksi-fraksi politik yang pada akhirnya situasi ini membawa kondisi politik Belanda menjadi runyam. Pada akhirnya Napoleon Bonaparte berhasil memaksakan parlemen Belanda agar saudaranya diterima dan diangkat sebagai raja Belanda.

Pemerintahan Republik Bataaf

Kepergian Raja Willem V ke Inggris memuluskan berdirinya Republik Bataaf untuk menggantikan rezim lama. Namun, Prancis sebagai ‘pembebas’ ternyata memaksakan kehendaknya terhadap republik baru itu layaknya penakluk. Di bawah ini akan diuraikan pemerintahan Republik Bataaf di Belanda dan pengaruhnya terhadap negeri jajahan.

Baca Juga  Kehidupan Manusia Pada Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan

Prancis dan Republik Bataaf

Meskipun Prancis menampilkan posisi mereka sebagai pembebas rakyat Belanda dari Rezim Lama, tetapi mereka berperilaku layaknya penakluk. Setelah adanya negosiasi yang alot antara perwakilan Republik Bataaf dan perwakilan Republik Prancis, maka disepakatilah Perjanjian Den Haag yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 16 Mei 1795.

Perjanjian Den Haag selain memaksakan konsensi teritorial dan ganti rugi yang besar, Belanda juga diwajibkan untuk menerima keberadaan tentara pendudukan Prancis yang berjumlah 25.000 orang. Dengan disepakatinya Perjanjian Den Haag, maka status Belanda yang sebelumnya merupakan negara klien Inggris dan Prusia menjadi negara klien Prancis. Selain itu, kebijakan luar negeri dan militer juga diintervensi oleh Prancis sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris dan Prusia pada 1787. Tidak cukup sampai disitu, kebijakan ekonomi Belanda pun dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan ekonomi Prancis.

Intervensi Prancis yang besar pada Republik Bataaf bukan berarti menyebabkan republik ini kehilangan independensinya. Berbagai program reformasi yang ingin dilakukan oleh kaum revolusioner Belanda sebagian besar didorong oleh kebutuhan dan aspirasi rakyat Belanda sendiri.

Revolusi Staten-General

Pada awalnya, kaum revolusioner menggunakan konstitusional republik yang lama. Mereka melanjutkan pembersihan sebagaimana yang telah dialami para bupati Patriot pada 1787. Sekarang tiba gilirannya pembersihan terjadi bagi para bupati Orangist. Pembersihan itu misalnya yang terjadi pada negara bagian Hollan dan West Friesland di mana terdapat 18 kota yang secara resmi mengirimkan perwakilan mereka ke majelis konstituante. Hal ini menyebabkan dihapusnya konstitusi yang lama dan didirikannya Dewan Perwakilan Sementara Rakyat Belanda.

Dibentuknya Dewan Perwakilan Sementara Rakyat Belanda juga dilakukan perubahan anggota dengan tujuan berjuang untuk melakukan reformasi dalam negara konfederasi yang selama ini melakukan diskriminasi terhadap beberapa hal termasuk kepada persoalan tanah, kaum minoritas (katolik dan Yahudi) menuju ke negara kesatuan di mana minoritas akan mendapatkan kebebasannya. Dengan demikian akan terjadi perubahan menuju tatanan politik yang lebih demokratis.

Gerakan demokrasi di akar rumput mulai terbentuk pada musim panas tahun 1795 dengan didirikannya perkumpulan-perkumpulan dan wijkvergraderingen (majelis pertemuan) yang menuntut pengaruh mereka di dalam pemerintahan. Mereka mengingkan dibentuknya semacam pemerintahan paralel dalam bentuk majelis umum selain pemerintah kota dan negara bagian provinsi.

Pada musim gugur 1795 Staten-general mulai melakukan langkah-langkah perubahan untuk menggantikan posisinya dengan cara konstitusional dengan membentuk Majelis Nasional yang akan memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan konstituen secara penuh. Tindakan ini awal mulanya mendapatkan perlawanan keras dari kaum konservatif. Dalam beberapa kasus, untuk menghentikan perlawanan ini, bahkan kekerasan pun dilakukan sebagaimana yang terjadi di Friesland dan Gronigen. Majelis Nasional yang baru, baru melaksanakan sidangnya di Den Haag pada Maret 1796.

Perjuangan Untuk Konstitusi

Seperti Staten-General sebelumnya, Majelis Nasional yang baru berisi partai-partai yang secara radikal menentang kesatuan demokratis yang dipimpin oleh oleh Pieter Vreede, Johan Valckenaer dan Pieter Paulus, dan kaum federalis, seperti Jacob Abraham de Mist dan Gerard Willem van Marle. Di dalam kekuatan ini, kaum federalis memegang kendali setelah kematian mendadak Pieter Paulus. Kaum federalis konservatif lebih mahir dalam bermanuver di parlemen.

republik bataaf

Majelis Nasional kemudian membentuk komisi konstitusional yang pada bulan November 1796 menyajikan laporan yang merupakan kelanjutan dari peraturan federal yang lama. Karena usulan ini tidak dapat diterima oleh kelompok unitaris, rancangan yang telah dilaporkan oleh komisi konstitusional diubah dan pada akhirnya membentuk dasar untuk konstitusi yang baru.

Majelis Nasional selanjutnya memulai pembicaraan tentang beberapa hal penting seperti pemisahan antara gereja dan negara dan emansipasi minoritas. Selain itu lembaga-lembaga negara yang dibentuk memiliki bentuk yang mirip dengan Konstitusi Prancis tahun 1795. Konstitusi yang memiliki kemiripan dengan konstitusi Prancis tahun 1795 ini disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 10 Mei 1797.

Rancangan Konstitusi yang telah ditetapkan menjadi tujuan referendum pada tanggal 8 Agustus 1797. Melalui kampanye yang sangat aktif melalui duta besar Prancis, Noel sangat berkontribusi dalam mengalahkan rancangan konstitusi yang baru dengan hasil 108.761 suara menolak rancangan konstitusi sedangkan hanya 27.995 suara yang menyetujui rancangan konstitusi. Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannnya politik Belanda dicampuri oleh kekuasaan politik luar.

Memasuki musim gugur 1797, pemilihan Majelis Nasional kedua kekuasaan mulai bergeser ke tangan unitaris. Meskipun demikian, kalangan federalis masih tetap berhasil mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka atas komisi konstitusional yang baru. Unitaris mengajukan rancangan mereka sendiri di Majelis Nasional dalam bentuk Deklarasi 43 pada 12 Desember 1797. Deklarasi 43 berisi tentang manifesto sembilan poin tentang kondisi yang harus sesuai dengan konstitusi baru.

Duta Prancis yang baru di Belanda, Charles-Francois Delacroix nyatanya memihak kaum radikal dengan melakukan intimidasi bagi para penentang rancangan yang diajukan kaum radikal. Kaum radikal yang dipimpin oleh Wybo Fijnje dan Anthonie Willem Ockerse bersekongkol dengan Pierre Auguste Brahain Ducange, sekretaris duta besar Prancis, mulai merencanakan kudeta 21–22 Januari 1798. Kudeta ini dilakukan dengan bantuan Jenderal Herman Willem Daendels agar dapat menempatkan kaum radikal untuk berkuasa di Belanda.

Sebuah majelis kecil yang terdiri dari sekitar lima puluh orang yang berasal dari kaum radikal mendeklarasikan dirinya sebagai Konstituante. Dalam satu gerakan mereka berhasil memberlakukan seluruh program-program radikal, sementara anggota Majelis Nasional lainnya ditahan secara paksa. Semua kedaulatan provinsi dicabut, anggota majelis yang membangkang diusir; sebuah “Direktori Eksekutif Sementara” diberlakukan; dan komisi konstitusi dikurangi hanya menjadi tujuh orang anggota yang semuanya merupakan kaum radikal.

Meskipun Konstitusi yang dihasilkan ini dianggap sebagai ‘proyek Prancis’, namun ini merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan Konstitusional antara bulan Oktober 1797 dan Januari 1798. Konstitusi baru yang dibahas adalah apa yang selama tahun 1785 menjadi keresahan bagi kaum Patriot sejak 1785, yang menghendaki bahwa jabatan tidak turun-temurun, menuntut akuntabilitas pejabat, liberalisme ekonomi. Hal ini tentu menimbulkan debat yang sengit di kalangan republik yang akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan gilda dan hambatan-hambatan yang memperlambat aktivitas perdagangan.

Perubahan-perubahan juga terjadi terhadap sistem pembagian ulang provinsi dan memberlakukan sistem perpajakan nasional. Selain itu juga dibentuk Uitvoerend Bewind yang beranggotakan lima orang sebagai Eksekutif kolektif, dengan delapan Agenten nasional (menteri pemerintah) yang melakukan pekerjaan Administrasi (Luar Negeri, Polisi dan Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan, Perang, Angkatan Laut, Pendidikan Nasional, dan Ekonomi Nasional). Hal terpenting dari tujuan ini adalah untuk mengubah sifat negara Belanda dan mengikat lembaga-lembaga baru yang terbentuk ke dalam kerangka demokrasi elektoral. Dapatlah dikatakan bahwa perjuangan konstitusi ini merupakan dasar yang kuat sebagai doktrin baru tentang kedaulatan rakyat.

Uitvoerend Bewind (Otoritas Eksekutif 1798-1801)

Tidak ingin mengulangi kesalahan Jacobin di Prancis, mereka (kaum radikal) merasa bahwa posisinya tidak terlalu meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh cara mereka dalam merebut kekuasaan. Sehingga mereka mulai melakukan penyerangan terhadap klub-klub politik yang sebelumnya merupakan basis politik mereka, sehingga menyingkirkan mereka yang merupakan para pendukung kaum radikal. Di sisi lain atas perintah dari Delacroix, kaum radikal juga bergerak melawan “kontra revolusioner” dengan melakukan “pembersihan” di komisi agar orang-orang yang dianggap kontra-revolusioner dihapus dari daftar pemilih. Hal ini tentu saja telah merusak legitimasi Rezim Baru, karena Patriot moderat juga kehilangan haknya sebagai pemilih. Perlu disadari bahwa Rezim Baru telah mengingkari janji mereka untuk memilih Majelis Perwakilan Rakyat yang benar-benar baru.

Kudeta Kaum Moderat

Disingkirkannya kaum moderat sebagai daftar pemilih, tentu saja mengundang ketidakpuasan dari Daendels. Jenderal Herman Willem Daendels tidak puas dengan rezim yang telah dia bantu untuk berkuasa. Pada 31 Juli 1798 dengan tergesa diselenggarakan pemilihan untuk Majelis Perwakilan Rakyat. Pada pertengahan bulan Agustus 1798 Uitvoerend Bewind yang baru telah ditunjuk. Rezim baru ini sekarang mulai menerapkan kebijakan yang telah ditulis dan dirintis oleh kaum radikal sebelumnya ke dalam konstitusi. Oleh karena itu, kudeta di bulan Juni 1798 bukanlah revolusi reaksioner. Kudeta ini hanya melakukan perubahan personel. Sebagian besar orang yang ditangkap pada kudeta Januari dan Juni dibebaskan dengan semangat rekonsiliasi. Susunan Majelis perwakilan yang baru dibentuk sangatlah memiliki kemiripan dengan Majelis Nasional kedua tahun 1797.

Pemerintahan baru memahami bahwa perubahan tidak mudah terjadi dengan perintah legislatif.bagian dari Konstitusi yang mulai bekerja adalah percobaan demokrasi tidak langsung. Selama periode ini, sistem dari majelis utamanya adalah memilih delegasi yang memilih lembaga pemerintahan masing-masing dapat bekerja secara efisien, dan membuat para pemilih (rakyat) dapat tetap terlibat. Namun, republik yang sesungguhnya tentu harus menerapkan demokrasi yang sesungguhnya (demokrasi langsung), sehingga tujuan lain dari pemerintahan baru ini tidak mudah tercapai.

Reformasi Keuangan Publik

Sebenarnya, bentuk negara kesatuan bukanlah tujuan utama. Akan tetapi, sebagai sarana untuk tujuan yang lebih besar lagi. Republik Bataaf telah berada dalam kesulitan keuangan yang mengerikan bahkan sebelum terjadinya revolusi tahun 1795. Sistem keuangan publik yang telah membuat iri dunia akan keberhasilan Belanda terutama dengan keberhasilan VOC menerapkan monopolinya di Hindia Timur (Indonesia). Kenyataan sebenarnya, jumlah hutang Belanda telah mencapai 310 juta gulden pada tahun 1713.

Jumlah hutang Belanda sebesar 310 juta gulden sebagian besar adalah hutang warga negara Belanda itu sendiri. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk mereformasi struktur keuangan sepanjang abad ke-18, nyatanya upaya ini tidak membuahkan hasil. Sehingga, untuk memperbaik situasi ini, Republik Lama mempertahankan kebijakan penghematan yang amat parah sepanjang abad ke-18 ini. Penghematan terutama terhadap pengeluaran pertahanannya yang ditunjukkan dengan menurunnya aktivitas militer dan politik dengan sangat drastis.

Baca Juga  Sang Rajaresi Dharmayawarmanguru (382-395)

Antara tahun 1780 dan 1794 Belanda telah menerbitkan obligasi baru sebesar 120 juta gulden. Namun, pada tahun 1795, total hutang telah mencapai 455 juta gulden. Hutang ini harus ditambahkan dengan hutang VOC dan GWC serta angkatan laut Belanda sekitar 150 juta gulden. Provinsi-provinsi lainnya di luar Belanda memiliki hutang hingga 155 juta gulden. Total keseluruhan hutang diawal berdirinya Republik Bataaf sekitar 760 juta gulden. Hutang ini harus dibayar sebesar 25 juta gulden per tahunnya. Pada tahun 1814 hutang publik telah mencapai 1,7 miliar gulden.

Pendapatan biasa rata-rata pertahun Republik adalah 28-35 juta gulden. Namun, sejak terjadinya perang pada tahun 1793 pengeluaran telah mencapai antara 40-55 juta gulden. Untuk tahun 1800 republik harus mencari dana sebanyak 78 juta gulden untuk menutupi pengeluarannya. Dengan kata lain, Isaac Jan Alexander Gogel sebagai agen keuangan yang baru, harus menghadapi keadaan darurat keuangan. Gogel harus mendapatkan 50 juta gulden per tahun, sedangkan pajak yang diterapkan di Belanda sangat membebani penduduk miskin. Sehingga, Gogel harus mengubah kepada sistem yang baru yaitu menerapkan pajak berdasarkan pendapatan dan kekayaan.

Isaac Jan Alexander Gogel kemudian membangun sistem standar nasional dan menghapuskan diferensiasi provinsi dalam pengambilan pajak sebagaimana yang telah dilakukan selam aini. Namun, reformasi Gogel yang diajukan pada 30 September 1799 mendapatkan banyak perlawanan sehingga reformasi Gogel baru dilaksanakan setelah Kerajaan Belanda terbentuk. Perlu disadari bahwa tindakan Gogel ini adalah tindakan yang didasari pada realitas politik dan ekonomi yang ada pada saat itu.

Reformasi lainnya yang dilakukan antara lain adalah penghapusan serikat pekerja, namun tidak menghasilkan hal yang berarti. Kegagalan-kegagalan ini tentu sangat menimbulkan kekecewaan penduduk terhadap pemerintah. Di sisi lain, Prancis menganggap Republik Bataaf sebagai sapi perahan, baik dilakukan oleh negara maupun dilakukan secara individu oleh para pejabat Prancis yang bertugas di Belanda.

Invasi Inggris-Rusia

Menurunnya popularitas Republik Bataaf di negeri Belanda, tidak luput dari pantauan intelejen Inggris. Namun, karena diterjemahkan dengan keliru oleh Orangist yang mengungsi di Inggris, menyebabkan kegagalan invasi yang dilakukan oleh Inggris dan Rusia ke Belanda. Invasi itu dilakukan di Semenanjung Holland Utara pada tahun 1799.

Meskipun invasi Inggris-Rusia berhasil digagalkan, para anggota Uitvoerend Bewind melakukan berbagai tindakan yang semakin menurunkan popularitas Republik Bataaf. Semisal, van der Goes yang berupaya menjauhkan Republik Bataaf dari Prancis, namun memilih mendekati Raja Prusia dengan rencana dimana akan dibentuk semacam monarki konstitusional. Inggris akan menduduki Belanda Utara dan menyerahkan Zeeland kepada Prancis. Namun, usulan itu jelas ditolak mentah-mentah. Sedangkan di sisi lain, Napoleon Bonaparte telah melakukan kudeta terhadap 18 Brumaire dan mendirikan konsulat Prancis. Dengan demikian maka hubungan Republik Bataaf dengan Prancis memasuki babak baru. Perubahan itu menjadikan Republik Bataaf sebagai negara-klien (client-state) dari Prancis atau dapat dikatakan sebagai negara persemakmuran Prancis. Sehingga, Republik Bataaf memasuki masa Persemakmuran Bataaf (Bataafs Gemenebest) yang berada di bawah kontrol dan kendali Prancis.

Persemakmuran Bataaf (1801-1806): Kontrol Prancis Terhadap Belanda

Persemakmuran Bataaf berdiri setelah Staatsbewind mulai berkuasa di Republik Bataaf setelah adanya kudeta terhadap Uitvoerend Bewind pada 17 Oktober 1801. Republik Bataaf yang didirikan setelah penaklukan Prancis terhadap Belanda pada tahun 1794-1795, secara formal diresmikan pada tahun 1798. Republik Bataaf memiliki pemerintahan terpusat sebagaimana Prancis dan terikat oleh aliansi negara itu.

Staatsbewind adalah dewan pemerintahan Republik Bataaf yang didirikan pada tahun 1801 dan bertahan hingga tahun 1805. Presiden Staatsbewind bertindak sebagai kepala negara Republik Bataaf. Pemerintahan Staatsbewind berakhir pada tanggal 29 April 1805, ketika Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte menunjuk Rutger Jan Schimmelpenninck sebagai pensiunan agung (grand pensionary) Republik Bataaf.

Disepakatinya Perjanjian Amiens sementara waktu mengakhiri permusuhan antara Prancis dan Inggris yang menandai berakhirnya Perang Koalisi Kedua yang telah menyatakan perang terhadap Revolusioner Prancis sejak tahun 1798. Perjanjian Amiens disepakati pada 25 Maret 1802. Meskipun perjanjian ini hanya bertahan selama satu tahun (18 Mei 1803) nyatanya telah membawa perubahan penting pada nasib Belanda yang berada di bawah kendali Prancis terutama menjadikan Republik Bataaf merubah bentuknya menjadi Persemakmuran Bataaf.

Tekanan Di dalam Reformasi Konstitusi

Meskipun Napoleon Bonaparte memiliki reputasi sebagai seseorang yang gemar berperang, namun di dalam kebijakannya pada tahun-tahun pertama menjabat sebagai Konsul Pertama Prancis, ditujukan untuk memulihkan perdamaian di Eropa, meskipun itu dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi Prancis. Menanggapi akan adanya perlawanan dari Koalisi Kedua yang menentang ide-ide Revolusi Prancis, maka Napoleon perlu melakukan manuver dengan program konstitusi di republik-republik yang merupakan negara klien Prancis, termasuk Republik Bataaf.

Pemerintahan Republik Bataaf dan konstitusinya tidak disukai oleh Konsul Prancis, sehingga diperlukan konstitusi baru yang sesuai dengan prinsip politik konsulat. Duta Besar Prancis yang baru, Charles Lous Huguet dan Marquis de Semonville kemudian dikirim ke Den Haag pada tahun 1799 untuk melakukan perubahan. Berkat bantuan Semonville, maka dimulailah pekerjaan untuk melakukan reformasi konstitusi Republik Bataaf.

Sementara itu, pemikiran para reformis seperti Gogel telah menerima perlu adanya perubahan di dalam Konstitusi. Kebuntuan dan rasa frustasi antara para reformis dan kaum federalis yang terpilih melalui cara yang demokratis telah menyebabkan kekecewaan tertentu terhadap praktik politik demokrasi. Oleh sebab itu, aliansi terbentuk antara para reformis dan orang-orang yang ingin mengembalikan tatanan federal sebelumnya. Mereka ingin mendorong adanya reformasi, bila perlu dengan cara-cara yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte.

Direktur Prancis, Besier secara khusus menyetujui perubahan konstitusi dengan memperluas kekuasaan eksekutif dan pembatasan kekuasaan legislatif. Selain itu, ia juga menyetujui mengembalikan konstitusi yang dikembalikan ke dalam bentuk federal. Dengan bantuan Semonville, Besier mulai mendorong reformasi Konstitusi yang mengikuti Konstitusi Prancis 24 Desember 1799. Adapun perubahan yang penting antara lain: legislatif bikameral (sistem perwakilan dua kamar) yang ditunjuk oleh National College (mirip dengan Senat Prancis) . Namun, dua direktur lainnya, Francois Ermerins dan Jean Henri van Swinden hanya menunjukkan sedikit rasa antusiasnya. Hal ini juga terjadi pada Majelis Perwakilan yang menolak usulan reformasi tersebut pada 11 Juni 1801, dengan suara lima puluh menolak dan hanya dua belas orang menyetujui reformasi ini.

Kudeta Augereau

Dengan ditolaknya reformasi, mayoritas Uitvoerend Bewind melakukan amandemen dalam artian memberikan penekanan lebih pada sistem federal. Mereka secara sepihak mendeklarasikan perubahan konstitusi pada tanggal 14 September 1801. Pada tanggal 18 September 1801 Majelis dengan tegas memutuskan bahwa deklarasi ini ilegal. Kemudian, Jenderal Augereau yang saat ini menjabat sebagai Panglima Tertinggi tentara Prancis di Belanda, pada 19 September 1801 menutup sidang majelis dan menangkap para direktur yang dianggap sebagai pembangkang. Tindakan ini dapat dianggap sebagai kudeta militer.

Kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Augereau ini pun tidak menghasilkan antusias yang besar terhadap penyusunan konstitusi baru. Pada 1 Oktober 1801 dimulai penghitungan suara di mana terdapat 416.619 pemilih hanya terdapat 16.771 yang menyutujui konstitusi baru dan 52.219 menolak perubahan. Sedangkan sebanyak lebih kurangnya 350.000 orang abstain dari pemilihan.

Berbeda dengan kudeta di bulan Juni 1798, Kudeta yang dilakukan oleh Augereau mengurangi peran dari legislatif dan memperluas kekuasaan eksekutif (Staatsbewind). Prinsip-prinsip pemilihan menjadi formalitas; Staatsbewind, awalnya terdiri dari tiga direktur yang mengambil bagian dalam kudeta, memperluas keanggotaannya menjadi dua belas orang. Lembaga eksekutif kemudian mengangkat 35 anggota, provinsi-provinsi lama dibentuk kembali, lembaga-lembaga administrasi lokal pun terus dibentuk dan dipilih, namun hak pilih menggunakan sistem hak pilih sensus.

Hal terpenting dari perubahan-perubahan ini terutama adalah perubahan pejabat yang mengisi lembaga-lembaga baru tersebut. Semisal adalah kaum demokrat sebagian besar digantikan oleh orang-orang Patriot yang tidak sabar dengan sistem demokrasi, begitu juga diisi dengan Orangist.

Kudeta ini merupakan suatu tindakan kontra-revolusi, di mana semboyan vrijheid, gelijkheid, broederschap (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) yang sebelumnya menghiasi pelbagai lembaran publikasi resmi dihapus. Dengan segera masa-masa nepotisme di masa lalu dipulihkan. Meskipun penghapusan gilda secara resmi dilakukan, dalam praktiknya peraturan tentang kerajinan dan perdagangan diberlakukan kembali dengan menerapkan peraturan lokal.

Negosiasi Perdamaian: Perjanjian Amiens

Situasi ruwet ini menjadi latar dari dimulainya perundingan Amiens pada bulan Oktober 1801 dan menjadi awal berdirinya Persemakmuran Bataaf. Peserta perundingan ini adalah Britania Raya dan Prancis (Republik Bataaf dan Spanyol). Perundingan diawali dengan persoalan (1) perjanjian awal penyerahan Ceylon (Sailan), dan; (2) Inggris dengan bebas melakukan pelayaran ke Tanjung Harapan tanpa harus izin kepada Belanda. Perundingan ini diprotes oleh Duta Besar Belanda di Prancis, Schimmelpenninck memprotes bahwa Perjanjian Den Haag telah menjamin koloni-koloni Belanda dan Prancis telah berjanji untuk tidak membuat perjanjian terpisah, namun ini sia-sia. Setelah perdamaian ini diberlakukan, Inggris kemudian dipersilahkan bernegosiasi dengan sekutu Prancis secara terpisah. Namun, Prancis sendiri seringkali bertindak campur tangan atas namanya sendiri apabila terdapat perundingan yang merugikannya.

Persoalan mengenai Pangeran Oranye yang berada di Inggris pun dibahas dan dapat dikatakan bahwa Republik Belanda Lama telah mati secara permanen. Hal yang perlu dicatat bahwa Stadtholder yang sebelumnya berkuasa penuh menjadi tidak lagi memiliki wewenang itu. Stadtholder kemudian ditunjuk oleh provinsi-provinsi bukan lagi melalui ahli waris. Pada saat Revolusi Orangist tahun 1747, jabatan ini diturunkan secara turun-temurun, dan terlebih lagi Stadtholder berubah menjadi diktator setelah adanya intervensi Prusia tahun 1787. Pangeran Oranye mengalami kerugian besar sebab hilangnya jabatan secara turun-temurun juga berdampak pada hilangnya banyak keuntungan (pendapatan) yang semestinya ia terima.

Baca Juga  Sejarah Perkembangan Ajaran Tasawuf di Indonesia Abad Ke-16

Setelah Perjanjian

Adanya perjanjian Amiens, telah mengembalikan sebagian besar koloni milik Belanda yang telah direbut oleh Inggris sejak 1795, termasuk Cape Colony, kecuali Sailan. Dengan demikian, dibentuklah Dewan Asia, untuk menggantikan VOC yang bubar pada tahun 1799. Pembentukan ini harus segera dilakukan dan bersifat mendesak untuk melakukan reformasi manajemen koloni.

Dirk van Hogendorp ditugaskan untuk menulis sebuah proposal, yang disambut dengan antusias oleh elemen-elemen yang lebih progresif di dewan, seperti Samuel Iperusz. Wiselius dan J.H.Neethling. Mereka mengusulkan penghapusan semua tunjangan dan sinecure (sebuah jabatan tanpa tanggung jawab apapun), mengizinkan perdagangan swasta, mengizinkan kepemilikan pribadi dan mengganti “pungutan tanah” dengan pajak tanah yang akan diatur dan ditetapkan dan penghapusan semua hak seigneurial (hak kepemilikan tanah) di koloni.

Beberapa ajuan proposal itu tentu mendapatkan perlawanan yang luar biasa karena berkaitan dengan kepentingan pribadi. Ketika piagam baru untuk koloni diumumkan, proposal yang diajukan oleh Dirk van Hogendorp menjadi tidak penting. Kaum demokrat yang tersisa di Dewan, mulai disingkirkan dan digantikan dengan Orangist seperti Hendrik Mollerus dan Hendrik van Stralen. Bagaimanapun juga, Republik Lama tidak menikmati kepemilikan atas koloni (sebab selama ini dikuasai oleh VOC). Setelah dimulainya kembali permusuhan dengan Inggris pada tahun 1803, koloni-koloni yang memiliki banyak persoalan berhasil direbut oleh Inggris, terkecuali Jawa yang masih tetap berada di bawah “kekuasaan” Belanda hingga tahun 1811.

Konsekuensi lainnya yang berpotensi penting dari adanya perdamaian adalah bahwa sejumlah ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Den Haag, seperti pengurangan tentara pendudukan Prancis, sekarang akan lebih bersifat operasional. Artinya tentara Prancis akan memasuki wilayah republik apabila hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat militer. Namun, Konsul Pertama enggan untuk mengurangi jumlah tentara Prancis di wilayah republik, sebab mereka membutuhkan banyak pasukan di koloni untuk melakukan “pemulihan” sehingga “perlindungan” dari tentara Prancis dianggap perlu.

Di sisi lain, Prancis enggan meninggalkan Persemakmuran Bataaf, karena Inggris tidak akan membiarkan wilayah Belanda dikuasai oleh Prancis. Selain itu, Persemakmuran Bataaf pun tidak mampu mempertahankan netralitasnya sendiri ditengah konflik Inggris-Prancis. Sehingga, hal ini akan menjadi dilema yang sulit untuk diselesaikan hingga beberapa tahun mendatang.

Keuntungan yang nyata dari adanya perdamaian dapat terlihat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, diberlakukan sistem ekonomi terbuka, di mana Republik membutuhkan aktivitas perdagangan yang tanpa ada hambatan. Hal itu sangat tergantung pada ekspor produk pertanian ke pasaran Inggris dan sektor jasanya (terutama armada dagangnya yang besar dan sektor perbankan), sedangkan industrinya dihadapkan pada proteksionisme asing yang juga bergantung pada aktivitas ekspor.

Semua sektor ini sangat menderita akibat adanya perang Inggris-Prancis yang menyebabkan aktivitas perdagangan laut terhenti. Sedangkan perjanjian perdagangan dengan Prancis akhirnya menemui keberhasilan, meskipun pola perdagangan tidak mengalami perubahan seperti perdagangan yang menuju ke pelabuhan di Jerman dan adanya penurunan pada sektor perikanan.

Persiapan Invasi Dan Perang Ekonomi

Ternyata, Perjanjian Amiens hanya bertahan secara singkat. Pada tanggal 18 Mei 1803, peperangan kembali dilanjutkan. Napoleon Bonaparte nampaknya berniat menghancurkan Inggris Raya dengan melakukan persiapan invasi yang terencana dan terlihat ambisius. Persemakmuran Bataaf tentunya akan memainkan peran utama dalam rencana ini. Sebagai bentuk perwujudan Aliansi Prancis-Bataaf, Staatsbewind dengan terpaksa menyetujui sebuah konvensi yang menjadikan total Pasukan Prancis dan Persemakmuran Bataaf yang berada di Belanda berjumlah 35.000 personel.

Selain itu, sebanyak 9.000 tentara yang berasal dari Persemakmuran Bataaf dialokasikan untuk melakukan ekspedisi ke luar. Terlebih, Belanda sendiri harus melakukan dukungannya yang ditunjukkan pada bulan Desember 1803 dengan menyumbangkan lima kapal terbaiknya, lima frigrate, 100 meriam kapal, 250 kapal pengangkut yang mampu membawa 60-80 orang. Secara total, Belanda harus menyediakan transportasi untuk 25.000 orang dan 2.500 kuda. Ini semua dilakukan sebagai peran Republik Bataaf dalam invasi Napoleon dan dilakukan dengan biaya dari Republik Bataaf sendiri. Hal ini tentu menjadi beban yang nyata dibebankan kepada pihak Republik Bataaf yang berimbas pada perekonomiannya.

Beban lainnya yang harus ditanggung oleh Persemakmuran Bataaf adalah perang ekonomi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Inggris yang dijawab oleh Inggris dengan melakukan pemboikotan. Memasuki tahun 1803, perang ekonomi ini ternyata telah menghambat perdagangan Belanda. Seolah-olah Staatsbewind melakukan pelarangan impor terhadap semua barang-barang musuh pada 5 Juli 1803.

Kemudian juga, Persemakmuran Bataaf melarang melakukan ekspor keju dan mentega. Gerakan-gerakan ini memiliki sedikit efek praktis seperti pada tahun 1804 jumlah ekspor ke Inggris mengalami penurunan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1802. Barang-barang Inggris dapat memasuki Belanda melalui pelabuhan Jerman yang dianggap netral, maupun menyamar sebagai barang-barang dari Amerika.

Persemakmuran Bataaf sendiri sebenarnya telah melemahkan sanksi ekonomi Prancis terhadap Inggris. Hal ini disebabkan anggota Staatsbewind dan beberapa pihak lainnya berusaha untuk mengambil keuntungan dari perdagangan rahasia melalui pelabuhan-pelabuhan di Jerman. Tentunya, lambat-laun kegiatan ini diketahui oleh orang-orang Prancis. Permasalahan memuncak ketika Komandan Prancis yang bertugas di Republik Bataaf, Auguste Marmont, memerintahkan pada bulan November 1804 akan dilakukan patroli angkatan laut Prancis dan para pejabat bea cukai harus mengambil alih tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kargo yang terdapat di pelabuhan-pelabuhan Belanda dan berhak melakukan penyitaan tanpa memandang otoritas Belanda. Tindakan ini tentu menjadi pukulan bagi Staatsbewind. Berdasarkan hal inilah, pada 23 November 1804, Staatsbewind melarang para pejabat Persemakmuran Bataaf menerima perintah dari Prancis.

Berakhirnya Persemakmuran Bataaf: Berdirinya Kerajaan Belanda

Tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh Persemakmuran Bataaf rupanya telah membawa pada berakhirnya republik itu sendiri. Napoleon Bonaparte telah lama tidak puas akan ketidakefisienan pemerintahan di wilayah Belanda. Sejak musim semi tahun 1804 sebenarnya telah dilakukan pembicaran informal yang dimediasi oleh Talleyrand dengan utusan Repbulik Bataaf di Paris, Schimmelpenninck.

Schimmelpenninck sendiri memiliki pengaruh yang besar di Persemakmuran Bataaf selain memiliki hubungan pribadi yang baik pula dengan Napoleon Bonaparte. Schimmelpenninck menjabat sebagai duta Persemakmuran Bataaf di Prancis dan berkuasa penuh atas berlangungnya negosiasi Perdamaian Amiens. Schimmelpenninck dengan kedekatannya dengan Napoleon Bonaparte pada tahun 1804 berhasil mengajukan persoalan konstitusi baru bagi Republik Bataaf dan sistem pemerintahan baru.

Pada tanggal 10 Mei 1805 Schimmelpenninck diangkat sebagai Raadpensionaris (Pensiunan Agung) Republik Bataaf. Gelar terhormat ini jelas dipilih karena alasan sentimental dan tidak banyak berhubungan dengan Negeri Belanda sebelumnya. Jabatan baru itu lebih menyerupai jabatan Stadtholder, meskipun Willem V setelah tahun 1787 tidak memiliki kekuasaan yang dipegang oleh Schimmelpenninck.

Di dalam menjalankan tugasnya, Schimmelpenninck dibantu oleh Staatsraad yang mirip dengan Conseil d’Etat Prancis dibandingkan dengan Raad van State. Tentu saja, perubahan penting dalam konstitusi harus mendapatkan persetujuan dari kehendak rakyat di mana pemilihan menghasilkan 14.903 suara mendukung perubahan dan hanya sekitar 136 menyatakan menolak dukungannya.

Keberadaan Rezim Schimmelpenninck ini nyatanya lebih banyak memberikan dampak dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya sejak tahun 1795. Hal ini tentu saja disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh Isaac Jan Alexander Gogel, Johannes Goldberg dalam ekonomi nasional dan Johannes van der Palm untuk Pendidikan nasional. Rencana persoalan perpajakan yang diajukan oleh Isaac Jan Alexander Gogel mulai diberlakukan pada bulan Juni 1805. Selain itu juga ditentukan soal ejaan Belanda, regulasi obat-obatan, hukum tentang sekolah termasuk penyelenggaraan sistem nasional pendidikan dasar negeri pada tahun 1806. Dari beberapa regulasi yang terpenting adalah undang-undang pemerintah daerah bulan Juli 1805 yang telah mendirikan sistem administrasi publik Belanda pertama.

Reaksi Prancis terhadap reformasi ini tentu saja beragam. Bagaimanapun juga, reformasi ini dapat memunculkan nasionalisme yang mungkin saja bertentangan dengan kepentingan Prancis. Napoleon Bonaparte yang sedang membagi Eropa menjadi beberapa negara-klien mulai menaruh kerabatnya sebagai penguasa. Untuk Belanda, Napoleon Bonaparte mempercayakan kepemimpinan kepada saudaranya, Louis Bonaparte. Dengan demikian, telah terjadi upaya untuk meredam identitas nasional Belanda dan menuju pada aneksasi ke dalam kekaisaran. Pada tanggal 4 Juni 1806 Schimmelpenninck mengundurkan diri. Sehari kemudian, 5 Juni 1806 Louis Napoleon diangkat sebagai raja Belanda.

Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon hanya bertahan selama empat tahun. Napoleon Bonaparte nampaknya memutuskan bahwa Belanda tidak memberikan keuntungan bagi kekaisaran yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, Louis Napoleon turun takhta pada 2 Juli 1810. Dengan demikian, Belanda mulai terbentuk kembali sebagai wilayah merdeka. Secara bertahap tentara Prancis yang berada di kota-kota Belanda mulai menarik diri pada tahun 1813.

Selama kekosongan politik, para Orangist yang dipimpin oleh Gijsbert Karel van Hogendorp mengundang putra Willem V, yaitu Willem VI untuk kembali ke Belanda. Willem VI tiba di Scheveningen pada 30 November 1813. Willem VI membangun kembali Belanda dan menjadi raja dari 17 provinsi sebelumnya di Belanda. Pada tanggal 16 Maret 1815, Kerajaan Belanda secara resmi diproklamasikan dan merdeka dari kekuasaan Prancis. Demikianlah penjelasan tentang Persemakmuran Bataaf yang menjadi awal berkuasanya Prancis secara penuh di Belanda.

Daftar Bacaan

  • Israel, J.I. 1995. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806. Oxford: Oxford University Press
  • Schama, S. 1977. Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780–1813. New York: Vintage books.
  • Vries, J. de, and Woude, A. van der. 1997. The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press
error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Abhiseva.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca