Konferensi Inter-Indonesia II

Sejarah Konferensi Inter-Indonesia II

Konferensi Inter-Indonesia II – Konferensi Inter-Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) Sultan Hamid II. Konferensi Inter-Indonesia II yang diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949 ini adalah kelanjutan dari Konferensi Inter-Indonesia I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1949. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949.

Di dalam sidang Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta pada 30 Juli – 2 Agustus 1949 yang digelar di Gedung Volksraad (Gedung Pancasila) dan dipimpin oleh Sultan Hamid II mendiskusikan tentang hal-hal yang perlu kiranya dibahas kembali dalam Konferensi Inter-Indonesia I dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar.

konferensi inter-indonesia ii
Pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta

Di bawah ini adalah hasil dari Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta:

  1. Dibentuknya Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menciptakan suasana kondusif baik sebelum maupun sesudah Konferensi Meja Bundar diadakan. Adapun yang menjadi anggota-anggota Panitia Persiapan Nasional adalah wakil-wakil baik dari Republik Indonesia maupun BFO;
  2. BFO mendukung tuntutan Republik Indonesia tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat apapun dan tanpa ikatan apapun baik politik maupun ekonomi;
  3. Terkait masalah ketatanegaraan, disepakati bahwa bendera RIS adalah Merah Putih; bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia; 17 Agustus adalah hari kemerdekaan; dan lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya;
  4. Disepakati pula bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat akan dirancang pada saat Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda;
  5. Digunakannya satu alat pembayaran yang sah;
  6. Kegiatan ekspor impor harus dilakukan secara terpusat;
  7. Dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan Angkatan Perang Nasional;
  8. APRIS terdiri atas TNI sebagai inti APRIS dan orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL yang diterima sebagai anggota APRIS;
  9. Masalah pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dan karena itu, masing-masing negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

Dengan disepakatinya hasil-hasil yang terdapat dalam Konferensi Inter-Indonesia II maka pihak Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg telah siap untuk menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. 

error: Content is protected !!